Pengalaman dalam kegiatan sertifikasi guru

Disahkannya Undang-undang Guru dan Dosen (UU 14/2005) merupakan dampak positif lainnya yang terjadi dalam era reformasi. Guru secara resmi diakui sebagai kelompok profesional dengan legitimasi regulasi dari wakil rakyat dan kepala negara dengan produk legislasi tertinggi, suatu yang terjamin secara hukum dan tentu identitas status yang dicemburui oleh kelompok profesi lainnya. Peran organisasi guru seperti PGRI yang memulai wacana ini lebih dari lima tahun sebelumnya tentu perlu diapresiasi bahwa lobi-lobi yang mereka lakukan akhirnya membuahkan suatu produk peraturan yang akan menaikkan status dan kesejahteraan guru. Pengalaman sebagai guru kimia SMA kurang lebih tujuh tahunan di Lombok tentu mengharapkan kawan seprofesi bisa menikmati janji kesejahteraan yang didengungkan. Beruntungnya terdapat peluang untuk bisa tahu lebih jauh tentang sertifikasi guru yang merupakan implementasi UU 14/2005 ini, dengan direkrut menjadi asisten dalam tim independen konsorsium sertifikasi guru (TI-KSG). Tulisan ini kurang lebih refleksi pengalaman aktivitas dalam kegiatan tim tadi.

Terdapat kontroversi saat UU 14/2005 dibicarakan di DPR. Satu hal yang krusial adalah apa alasannya sehingga guru harus mendapat penghasilan lebih (satu kali gaji pokok), padahal profesi lainnya pun sama-sama mengabdi pada negara. Tentu saja alasan mencerdaskan kehidupan bangsa  bukan sesuatu yang mudah diterima dalam debat di DPR. Pemerintah (depdiknas) pun menawarkan bahwa tunjangan profesional hanya diberikan dengan syarat dan ketentuan tertentu, sehingga nilai uang yang diberikan oleh negara memang berdampak maksimal pada pembangunan bangsa. Yang pertama adalah syarat kualifikasi pendidikan berupa S1atau D4, kemudian diikuti dengan lulusnya guru dalam program sertifikasi mereka serta beban kerja yang sesuai dengan jumlah penghasilan yang meningkat (24 jam mengajar/minggu).

Untuk menjadikan UU guru tersebut bisa dilaksanakan, maka perlu dibuat satu peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur hal tersebut lebih rinci. Namun seperti biasa, regulasi dalam bidang pendidikan selalu ngaret dan lupa akan janji yang dibuatnya sendiri. Dalam UU 14/2005 jelas disebutkan bahwa PP turunannya harus ditetapkan paling tidak setahun setelah UU disahkan, namun sampai awal 2007 pun belum ada tanda-tandanya. Yang dapat diduga adalah desakan publiklah yang menyebabkan UU 14/2005 secara prematur disahkan di DPR tanpa melakukan dan melihat sinkronisasi dan implikasinya terhadap regulasi lain yang berhubungan (UU pemerintah daerah dan UU fiskal), disamping juga tidak produktifnya DPR pada masa itu dimana produk legislasinya pun sebatas ‘ngejar setoran’. Hal ini terutama berhubungan dengan rumitnya mengatur mekanisme pemberian anggaran dari pemerintah pusat secara langsung ke guru, dimana secara hukum dalam era otonomi daerah mekanismenya berbeda. Untunglah, seperti biasa, ada fatwa hukum yang menyatakan bahwa hal itu bisa difasilitasi dengan permendiknas, sambil menunggu pengesahan PP nanti. Mendiknas saat itu pun memanfaatkan ‘jalan keluar’ tadi dengan maksimal dengan menerbitkan Permendiknas 18/2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada 4 Mei 2007.

Bisa dilihat bahwa permendiknas adalah sarana kompromi berhubung banyaknya tekanan dari berbagai pihak (parlemen, demontrasi guru, media massa) supaya sertifikasi guru segera dilaksanakan. Bila dilihat lebih detail maka permendiknas lebih bertumpu pada penilaian portofolio, sesuatu yang berbeda dengan wacana di media masa dimana disebutkan pula adanya ujian kompetensi dan ujian performans di depan kelas; lengkap dengan cerita tim dari LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dahulu dikenal dengan IKIP) yang akan terjun ke berbagai pelosok melakukannya. Bagi saya pribadi pilihan portofolio adalah cara paling aman oleh Depdiknas untuk dilaksanakan; berbagai data dari Depdiknas sendiri menunjukkan survey kompetensi guru secara rata-rata tidak ada yang memenuhi syarat minimal, tentu akan memalukan bila memaksanakan uji kompetensi dan didapati banyak yang gugur karena tidak memenuhi syarat.

Bila dilihat jumlah guru di Indonesia yang mencapai 2,7 juta yang tersebar di wilayah kepulauan yang luas dan harus selesai disertifikasi selama 10 tahun sejak UU ditetapkan, tentu merupakan upaya yang sangat ambisius dan belum pernah dilakukan negara manapun di dunia. Terlebih bila didapati pada tahun 2005 tersebut, hanya sekitar 35% guru saja yang dianggap layak kualifikasinya (sudah lulus S1); sehingga tugas tambahan juga meningkatkan kualifikasi guru [tentu dengan tantangan logistik dan administrasi yang rumit]. Penilaian sertifikasi guru dalam jabatan dengan metoda portofolio dimulai untuk jatah guru yang tercatat di tahun 2006 dan 2007 yaitu sebanyak 190 ribu lebih, dan dalan kegiatan ini lah saya ikut terlibat.

Pada saat Depdiknas memulai aktivitas sertifikasi guru batch 1 ini, sesuai dengan fungsi pemerintah yang juga ingin mengawasi, maka diperlukan tim yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk menjadikannya independen maka dipilih dari stakeholders di luar pemerintah yaitu dari  organisasi pendidikan (PGRI), asosiasi profesi (ISPI dan Aptekindo), universitas swasta (Unika Atmajaya) dan LSM pendidikan (IER Paramadina dan CBE). Karena sifat dan beban pekerjaannya, maka diperlukan asisten untuk tiap wakil; saya menjadi asisten dari wakil CBE, LSM Pendidikan di Jakarta. Tim dibentuk pada akhir Oktober 2007 dan masa kerja yang pendek yaitu selama 3 bulan saja untuk menghasilkan laporan tentang pelaksanaan sertifikasi guru ini.

Setelah melakukan beberapa rapat awal di Dirjen Dikti Depdiknas, berhubung kegiatan sertifikasi pelaksanaannya dilakukan di berbagai PTN dan PTS, maka diputuskan bahwa lingkup monitoring dan evaluasi dibatasi hanya dalam enam hal yaitu: sosialisasi, rekrutmen guru, rekrutment asesor, pelaksanaan sertifikasi portofolio, pelaksanaan diklat profesi guru dan pengelolaan data. Metoda yang digunakan pun gabungan kuantitatif dan kualitatif; instrumen riset yang digunakan adalah kuesioner (untuk guru dan asesor), fokus group diskusi – FGD (untuk guru, asesor, diknas provinsi dan kab/kota, panitia pelaksana di LPTK di PTN dan PTS), analisa dokumen serta observasi. Untuk FGD, percakapan direkam secara elektronik dengan perekam suara digital untuk kemudian ditranskripsi.

Untuk mendapatkan responden, karena sempitnya waktu, maka berbagai kesempatan dimana guru berkumpul dikejar untuk dilakukan pembagian kuesioner dan melakukan FGD. Kegiatan seperti ini dilakukan dalam Peringatan Hari Guru Nasional di Riau  (23-26 Nov 2007), Konferensi Guru Indonesia di Balai Kartini, Jakarta (28 Nov 2007), Pertemuan guru di Kuda Mati, Ambon (28-30 Nov 2007), MGMP Kota Depok (27 Nov 2007), Pertemuan guru SMK se Indonesia di Jakarta (6-7 Des 2007); dimana wakil dan asisten bekerjaran untuk melaksanakannya. Ada kejadian unik saat melakukan tugas di Konferensi Guru Indonesia saat mengumpulkan data, dimana ada guru yang mempertanyakan apakah ini kegiatan liar atau resmi, untung saat itu membawa surat tugas dari Dikti, sehingga dia tidak mengacaukan keseluruhan kegiatan. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa ada guru kita yang pola berpikirnya birokratis dan hanya mau kerjasama bila memang juga hal itu jelas ‘melindungi’ dirinya.

Kegiatan pengumpulan data yang utama adalah mendatangi ke berbagai LPTK yang melaksanakan ujian sertifikasi guru portofolio dan juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Pulau Jawa tentu wilayah strategis karena besarnya populasi guru yang ikut sertifikasi ini dan LPTK yang terlibat, hampir semua provinsi dijadikan sasaran untuk dikunjungi; disamping juga melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Disetiap provinsi mendatangi kantor diknas propinsi, dua buah dinas pendidikan kabupaten serta satu diknas kota; dan mengunjungi LPTK induk (PTN eks IKIP) yang melaksanakan sertifikasi serta LPTK mitranya (PTS). Kegiatan kunjungan ini serentak dilaksanakan selama awal Desember 2007.

Dari berbagai aktivitas pengumpulan data tersebut kuesioner untuk guru didapat 1000 orang berpartisipasi (389 orang guru non-peserta sertifikasi, sisanya guru perserta sertifikasi); sedangkan kuesioner untuk asesor yang kembali berjumlah 141 orang. Data dari FGD didapat dari diknas, guru dan LPTK (panitia dan asesor) seperti yang direncanakan. Data tersebut sudah diolah dan dilaporkan pada awal 2008 ke pihak Depdiknas melalui Dikti (Bila anda berminat, laporan dapat diunduh disini).

Terdapat berbagai pengalaman menarik saat berkunjung ke berbagai tempat saat melakukan kegiatan pengumpulan data ini. Walaupun mepet dalam hal pengumunan, sosialisasi dan pelaksanaan, ternyata kegiatan sertifikasi ini memang bisa dilaksanakan di berbagai tempat. Saat melakukan FGD ke daerah, sangat terlihat peran sentral dari dinas pendidikan setempat yang pada saat sama mereka ternyata tidak mendapat anggaran pelaksanaan dana secara khusus untuk kegiatan ini; Kota Malang merupakan contoh yang sangat baik dalam hal pengelolaan informasi yang transparan dan memuaskan guru peserta. Bila melakukan FGD dengan guru di berbagai tempat, sangat terasa bahwa harapan mereka yang tinggi akan program sertifikasi ini. Seorang guru SD menyatakan bahwa walaupun dia tidak lulus portofolio dan harus ikut diklat profesi, ternyata itu pengalaman yang sangat berharga, malah beliau bersyukur tidak lulus; hal ini karena selama dia mengabdi jadi guru inilah pelatihan profesi yang pernah dia ikuti. Keadaan yang menunjukkan kondisi pengembangan profesi guru di tanah air yang memang jauh dari bagus.

Yang mencengangkan adalah saat melakukan FGD dengan asesor di LPTK, jarang yang bersikap optimis tentang sertifikasi guru dengan metoda portofolio ini. Hal ini karena mereka mendapati dengan matanya sendiri berbagai kejanggalan yang didapati dalam dokumen portofolio guru. Berbagai bentuk kejanggalan adalah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan nama, pemalsuan tanggal, ijasah palsu, menggunakan sertifikat yang bukan miliknya, penyuapan (memasukkan uang dalam amplop di dokumen), sampai kepada plagiarisme (seorang asesor menemukan artikelnya sendiri yang diaku oleh seorang guru dalam dokumen portofolio). Tidak aneh bila dalam jawaban kuesioner dari dosen yang jadi asesor, 87%-nya mengatakan menemukan kejanggalan dalam dokumen portofolio yang mereka nilai; dari jumlah itu 42% menyatakan bahwa kejanggalannya yang dijumpai  banyak (dibandingkan dengan 57% yang menjawab sedikit dan hanya 1% yang menyebut hampir tidak ada).  Kenyataan ini jelas mencoreng profesionalisme guru Indonesia, alasan waktu terbatas pun tidak bisa dibenarkan untuk perbuatan curang tersebut, yang nantinya akan mencederai pengakuan keprofesionalan pekerjaan mereka.

Di tingkat LPTK, sangat terlihat bahwa energi staf dosen yang ada tersedot banyak untuk kegiatan ini; termasuk pula ruangan untuk kegiatan panitia pelaksana dan penyimpanan dokumen portofolio guru yang menggunung, serta fasilitas komputer untuk pengolahan data. Bagi dosen yang menjadi asesor tentu menjadi rejeki yang lumayan karena honor yang diberikan untuk memeriksa dokumen portofolio memang layak. Terdapat kejadian yang tidak mengenakkan di dua buah LPTK induk, walaupun dari hasil FGD, wawancara informal, observasi akvititas menunjukkan sesuatu yang berjalan bagus; namun pada saat selesai kunjungan, mereka mengatakan ada titipan dari manajemen PTN-nya dan memberikan map yang ternyata berisi dua amplop yang cukup transparan serta didalamnya nampak satu gepok uang kertas seratus ribu rupiah. Dengan susah payah upaya gratifikasi ini ditolak, dengan mengatakan bahwa kami berdua sudah dibekali dana yang cukup, dan uang itu bagusnya diberikan ke pegawai yang banyak membantu dan honornya kurang. Hal ini merupakan pengalaman pertama bagi saya pribadi dalam upaya kegiatan penyuapan dan tentu menimbulkan kesan mendalam; mungkin model begini lah yang biasa terjadi kalau menerima tamu dari pusat yang melakukan tugas monitoring dan evaluasi. Sedangkan kalau berkunjung ke LPTK mitra (PTS), maka kisah yang muncul selalu keadaan yang di-anak-tiri-kan dan perlakukan kurang adil oleh LPTK induk.

Situasi di LPTK yang didapati kurang bagus pelaksanaannya adalah diklat profesi guru. Terlihat dari modul diklat yang sangat sederhana serta tidak didisain sesuai untuk kebutuhan guru; beberapa ruangan tempat pelatihan yang padat dan panas sampai membuat beberapa guru lesehan di dalam kelas; juga didapati metoda pelatihan yang monoton dan tidak memberdayakan guru yang notabene sudah banyak pengalaman mengajar puluhan tahun (mayoritas guru senior). Di satu ruangan misalnya sang instruktur yang juga seorang dosen senior LPTK satu PTN tidak terlalu peduli bahwa guru peserta yang duduk di bagian tengah pun sudah tidak bisa melihat apa yang ditampilkan di layar dari proyektor digital (menggunakan Microsoft Word); di tempat lain untuk kelas apresiasi seni sang instruktur yang kelelahan menggunakan laptop untuk mengajarkan lagu dan menyuruh ‘siswa’ mendengarkan sambil tetap harus duduk-manis; bahkan ada pula instruktur yang asyik menelepon dengan handphone di dalam kelas dan tidak terganggu dengan tatapan ‘murid’ dan tamu yang datang menengok. Tapi terdapat pula tempat yang memang menunjukkan kualitas pelatihan yang jempolan walau memang jarang sekali didapati, itu terjadi di UNJ pada kelas apresiasi seni dan olahraga, malah para guru peserta saking menikmati aktivitasnya tidak terlihat lelah dan menunjukkan karya mereka dengan bangganya.

Saat ini (awal 2011), dengan berbagai pengalaman pelaksanaan sertifikasi, pemerintah memutuskan sertifikasi dengan portofolio tidak dilanjutkan lagi; suatu langkah yang memang perlu diambil berhubung banyaknya masalah didalamnya (seperti pemalsuan). Namun mengandalkan proses sertifikasi dengan pelatihan pun bukan jalan keluar yang baik, karena cara yang diterapkan sangat jauh dari aplikasi teori belajar yang paling sederhana pun (seperti pelatihan dilakukan dari pagi sampai malam hari selama satu mingguan tanpa jeda, dengan metoda yang membosankan; suatu ‘syndrom akselesari’). Bila memang ingin guru profesional, cara yang dilakukan pun harus profesional seperti melalui pelatihan profesi dalam rentang waktu satu atau dua semester, dimana guru tidak hanya sekedar diberikan pengajaran (teaching) secara padat, tapi juga punya diberikan waktu untuk mencerna dan memahami materinya lebih baik dan merefleksikannya dengan pengalaman yang dimiliki (learning).

Pos ini dipublikasikan di Guru, Pendidikan Indonesia. Tandai permalink.

6 Balasan ke Pengalaman dalam kegiatan sertifikasi guru

  1. Reksa Heri berkata:

    kenapa syarat serfifikasi guru harus mengajar 24 jam, Tugas Gurukan bukan cuma mengajar 24 jam,
    ada yang jadi wali kelas,
    ada yang piket,
    ada yang jadi pembina eksul
    ada yang jadi staf wawasek,
    cari pengetahuan baru, dll
    semuanya jelas ada beban kerjanya.
    dihitungkan juga dong buat sertifikasi? setuju Ceng!/Bang!

  2. deceng berkata:

    Negara kesulitan untuk mengetahui apakah guru memang bekerja dengan penuh atau tidak, maka ukuran yang mudah yah yang 24 jam/minggu itu. Berbagai tugas tambahan juga dimasukkan setara dengan jam mengajar di banyak sekolah dan kabupaten/kota. Tapi ini memang menunjukkan bahwa perhatian negara/pemerintah masih melihat guru yang sibuk bekerja bukannya guru yang efektif mengajar😦

  3. Reksa Heri berkata:

    Kalau gitumah mekanisme penilaiaan sertifikasi teh acan beres! nya!
    di Kota bogor mah yang dihitung setara jam mengajar teh cuma Wakil Kepsek, Pembina Ekskul setara 2 jam pelajaran, Ketua bengk/Lab aja.
    Untuk Walikelas, piket, staf wakasek tidak diitung ceunah.
    Tulung Kamana sih Ngusulkeuna atau pangusulkeuken atuh (boga keneh cenel kali)
    thank’s nya

    • deceng berkata:

      Ari ngitung koversi jadi jam mengajar mah ditentukan ku pemkot/pemkab masing-masing; pusat mah lebih ringkas, cuman ngecek data rekapitulasi jumlah jam mengajar guru (mun ternyata kurang dia mengeluarkan surat penangguhan tunjangan profesi). Kalau mau kuat, yah harus atas nama organisasi profesi guru yang mengusulkan ke dinas pendidikan dengan lebih meyakinkan [geus teu boga cenel nanaon ayeuna mah, ti baheula ngan kuli wae….]

  4. roseandlove berkata:

    Pak, bisa minta info lebih banyak tentang pengganti portofolio? Bapak menyebutkan tentang pelatihan. Apakah seragam untuk tiap daerah/wilayah? Siapa penyelenggaranya? dll. Terimakasih banyak Pak. Tulisannya dan linknya sangat bermanfaat.

    • deceng berkata:

      Bu Rose, saya sudah dua tahun ini tidak terlibat lagi dalam kegiatan sertifikasi guru. Untuk detailnya anda perlu melihat ke informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kemendiknas, bisa didapat di website: http://sertifikasiguru.org/
      Mengenai pelatihan kabar yang saya dengar, itu diselenggarakan oleh LPTK (Universitas ex-IKIP), jadinya ibu juga bisa mencari tahu ke institusi ini (waktu, biaya, kurikulum, persyaratan dll).
      Thanks atas tanggapannya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s