Cerita kualifikasi dosen di Malaysia

Tahun baru 2011 ini bagi Malaysia memasuki tahapan yang disebut sebagai Rancangan Malaysia ke-10 (Tenth Malaysian Plan). Kebijakan perencanaan dan implementasi pembangunan ini mengikuti model pembangunan ekonomi Rostow yang juga sebelumnya sangat populer di Indonesia selama masa Orde Baru. Di Indonesia biasa disebut sebagai repelita (rencana pembangunan lima tahun), dan cerita ini berakhir setelah Suharto lengser, namun di Malaysia model ini terus berlanjut. Di proyeksikan pada akhir rancangan malaysia ke-11 (yaitu tahun 2020), negara jiran ini menjadi negara maju dengan penghasilan perkapita penduduknya yang tinggi.

Tahun 2020 memang menjadi angka yang penting dan selalu di ulang-ulang di Malaysia, berhubung sebelumnya diucapkan oleh PM Mahathir tahun 1991 dengan sebutan wawasan 2020 (Vision 2020). Tidak lupa juga beliau mencanangkan bahwa pertumbuhan ekonomi 7% lebih akan bisa berlangsung selama tiga puluh tahun (1990-2020), sayangnya impian ini dikoreksi oleh krisis finansial Asia tahun 1997 lalu, yang juga membawa dampak perubahan tataran politik Malaysia sampai sekarang. Dan sejak itu pertumbuhan ekonomi Malaysia tidak mencapai ‘angka keramat’ 7% itu, malah yang paling sial adalah tahun 2009 lalu yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif (-1,7%) pada saat negara Asean lain seperti Indonesia dan Vietnam justru tumbuh mencapai 4% lebih.

Impian 2020 seolah menjadi takdir dan pertaruhan yang penting bagi Malaysia, berbagai riset dan pertemuan dikerjakan untuk mencari cara baru bagaimana bisa mencapai mimpi 2020 tersebut. Hal ini pun disesuaikan dengan penyusunan kembali model ekonomi yang akan digunakan dengan berakhirnya rancangan malaysia ke-9 di tahun 2010 lalu. Bermunculanlah jargon-jargon baru seperti New Economic Model (NEM), Economic Transformation Program (ETP), Government Transformation Program (GTP) yang menunjukkan perubahan struktur secara mendasar dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah Malaysia sudah mafhum bahwa mengandalkan pembangunan ekonomi pertanian dan manufaktur sudah tidak mampu lagi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Misal dalam hal pertanian, Malaysia sangat tergantung pada buruh dari negara lain (mayoritas Indonesia) untuk memproduksi dan mengolah hasil pertanian; demikian juga dalam bidang manufaktur. Dalam beberapa kesempatan dimana buruh pabrik dan pertanian menikmati libur dan berwisata ke kota-kota besar di Malaysia, ternyata membawa dampak psikologis yang ‘mengerikan’ bagi publik Malaysia karena jumlah yang sangat besar dan menjadikan warga lokal terlihat menjadi minoritas (jumlah tenaga kerja asing di Malaysia mencapai 3 juta jiwa termasuk yang ilegal, jumlah itu setara dengan 10% penduduk Malaysia)

Maka mulai rancangan ke-10 inilah pemerintah mulai beralih peran dan tidak melulu mengandalkan pembangunan infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, secara terbuka juga disebutkan bahwa Malaysia akan lebih banyak mengadopsi model Knowledge Based Economy(KBE). Sektor swasta kebagian jatah untuk banyak berkiprah karena pemerintah maksimal hanya menyumbang dana investasi untuk pembangunan 10% saja; penyusunan dokumen kebijakan NEM dan ETP pun ternyata lebih banyak didominasi oleh pihak swasta, karena memang disamping punya duit dan pengalaman, pihak swasta juga yang lebih tahu peluang bisnis dan investasi bidang apa saja yang akan memberikan mereka untung di masa depan nanti.

Untuk menuju KBE maka sektor pendidikan menjadi tumpuan utama yang bisa digerakkan oleh pemerintah, khususnya pendidikan tinggi dalam kegiatan riset dan pengembangan. Pada rancangan malaysia ke-9, diperkenalkan suatu skim pendanaan riset baru yang disebut universitas penyelidikan dan APEX, yang tidak lain adalah stimulus berupa dukungan finansial untuk kegiatan riset dan pengembangan. Berbagai inisiatif lain pun dikenalkan dan menjadi populer, semisal komersialisasi produk yang dilakukan oleh kementerian pengajian tinggi. Hasil yang diinginkan tentunya adalah tumbuh dan kuatnya budaya riset di berbagai universitas di Malaysia, yang secara langsung sebagai arena penyiapan generasi baru peneliti; juga yang tidak kalah penting adalah makin banyak dan berkualitasnya publikasi ilmiah yang dihasilkan yang akan berkontribusi pada meningkatkan mutu dan reputasi universitas di Malaysia.

Maka faktor kritikal untuk mendukung KBE dalam lingkup pendidikan tinggi adalah tersedianya dosen yang sekaligus peneliti dengan kualifikasi doktor. Pada saat ini populasi penduduk Malaysia yang mempunyai gelar S3 ada sekitar 8 ribu orang, dan jumlah ini dianggap tidak memadai bila memang negara mau berkiblat dalam KBE yang ditunjang dalam aktivitas penelitian, pengembangan dan pengkomersialan produk. Maka pada Rancangan Malaysia ke-10 pun tercatat secara jelas bahwa kualifikasi staf akademik yang lulus PhD ini harus meningkat secara drastis; untuk kategori Universitas Penyelidikan maka bagiannya adalah minimal 75%; dan kategori universitas negeri lainnya adalah 60%. Sebagai perbandingan, untuk kondisi Indonesia saat ini total jumlah dosen di seluruh universitas di tanah air sekitar 270 ribu orang dan yang telah lulus dari studi S3 menurut Kemendiknas sekitar 23 ribu orang, jadi kalau diambil rata-rata, dosen dengan gelar doktor di kita belum mencapai 10% dari total populasi. Sebagai gambaran, di universitas tempat saya bekerja, saat ini tercatat ada sejumlah 1500 dosen, 50%-nya sudah berkualifikasi doktor (dari jumlah itu sekitar 120 orang adalah staf internasional yang non Malaysia); disamping itu lebih dari tiga ratus orang saat ini sedang studi tingkat doktoral diberbagai tempat, kebanyakannya di luar Malaysia.

Peningkatan jumlah staf akademik yang berkualifikasi S3 menjadi hal yang riskan bagi universitas negeri di Malaysia, karena bila tingkat kelayakan tidak dipenuhi maka tambahan dana riset yang diminta tidak akan pernah diberikan oleh pemerintah dalam skim universitas riset atau APEX. Di UTM pun sejak dua tahun ini dilakukan stragegi khusus, dimana dosen-dosen yang kualifikasinya S2 dipindahkan pada fakultas yang khusus mengajar mahasiswa diploma (sehingga tidak dihitung sebagai bagian staf akademik biasa; sedangkan staf yang masih S1 tidak dianggap sebagai dosen serta status kepegawainnya adalah kontrak); disamping secara agresif merekrut dosen yang sudah S3 non-malaysia dalam jumlah besar (yang kebanyakan adalah orang Indonesia). Tidak aneh bila dalam waktu dua tahun, persentase dosen/pensyarah yang kelayakannya S3 di UTM naik sampai 12% kepada angka yang diinginkan (50%). Angka ini pun sebenarnya adalah tingkat persentase terendah di lingkup universitas penyelidikan, taraf kelayakan dosen yang S3 di satu universitas APEX yaitu di Universitas Sains Malaysia (USM) malah lebih fantastis lagi yaitu 92%. Tentu mencapai angka tersebut pada universitas di satu negara berkembang perlu proses panjang dan berat, di USM pun konon menerapkan standar dosen harus S3 sudah dimulai sejak pertengahan 1980-an, semua dosen tanpa kecuali diberikan beasiswa sampai S3 dan bila didapati ternyata tidak lulus maka resikonya adalah dipecat.

Pemerintah Malaysia menargetkan pada akhir rancangan malaysia ke-10 (2015) populasi penduduknya yang sudah doktor mencapai angka 18 ribu orang (peningkatan  125%) dalam kurun lima tahun.  Disamping mewajibkan staf dosennya harus S3 melalui pendidikan lanjutan di berbagai negara, terdapat inisiatif lain untuk menjadikan warga biasa punya akses untuk taraf pendidikan lebih tinggi itu yang disebut sebagai program MyBrain15. Program ini tidak lain adalah pemberian beasiswa kepada penduduk malaysia biasa (bukan dosen dan tidak bekerja) yang layak untuk studi tingkat lanjut, dimana didalamnya ada program PhD industri, MyPhD (beasiswa untuk studi PhD) dan MyMaster (beasiswa program magister yang akan menjadi feeder bagi MyPhD). Nominal beasiswa yang diberikan meliputi biaya hidup yang sangat layak, sehingga si penerima tinggal kerja keras saja menyelesaikan riset dan membuat tesis.

Bila program MyBrain15 ini sukses, maka tersedia ribuan tenaga berkelayakan S3 yang bisa menjadi pengajar, peneliti dan pengembang produk yang dibutuhkan oleh universitas setempat dan dunia industri serta komersial. Salah satu indikator yang selalu didengungkan dalam hal wawasan 2020 adalah naiknya pendapatan rata-rata warga Malaysia menjadi US$ 15 ribu per tahun dimana KBE sudah diwujudkan. Proyeksi Pemerintah Malaysia di tahun 2020 nanti akan terdapat 60 ribu orang penyandang gelar doktor (suatu peningkatan 2,3 kali lipat dari posisi angka di tahun 2015), suatu jumlah yang tentu sulit dikejar oleh Indonesia (negara dengan jumlah penduduk sepuluh kali lipat Malaysia) bila hanya mengandalkan program yang biasa dilaksanakan. Kemungkinan jumlah populasi lulusan S3 di kita dilewati oleh Malaysia sekitar tahun 2017 atau 2018.

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan Malaysia, UTM. Tandai permalink.

12 Balasan ke Cerita kualifikasi dosen di Malaysia

  1. lakshmikartika berkata:

    bagus banget nih pak ceritanya,,,, bs membakar semangat kita2 semua utk terus maju dlm belajar,,,, untuk terus semangat dlm mencari ilmu smpai setinggi2nya , utk kemajuan kita bersama🙂

    • deceng berkata:

      Iya bu Ika, emang harus begitu, kecuali kalau terlalu menyukai hal yang monoton terus menerus🙂

  2. Eki Akhwan berkata:

    Sayang sekali bahwa program Repelita dan Pelita dihentikan begitu Suharto jatuh. Menarik infonya, Pak Bambang.

    • deceng berkata:

      Di Malaysia kebetulan rulling party (koalisi) sejak mereka merdeka sampai sekarang masih tetap sama, jadi keajekan program macam repelita terus dilaksanakan. Kalau di kita kan serba dinamis🙂

  3. sibona berkata:

    Tulisan yang menarik, Pak. Memotivasi saya untuk segera menyelesaikan program Ph.D dan segera melamar jadi peneliti di Malaysia.. sekaligus mencari peluang mengubah kewarganegaran.🙂

  4. saya ada rencana kuliah di UKM (karena pengantarnya melayu), apakah bapak tahu mekanismenya ? terima kasih

    • deceng berkata:

      untuk S1 atau S2? di UKM memang memakai bahasa Melayu, kecuali kalau ada satu mahasiswa internasional yang tidak bisa berbahasa Melayu, maka menggunakan bahasa Inggris.
      Prosedur jadi mahasiswa internasional di UKM mudah saja dan sama seperti di univ lainnya: anda download formulir dari website mereka, mengisinya, kemudian di kirim balik disertai dengan passport, foto, fotocopy ijasah yang dilegalisir, dan membayar uang pendaftaran (US$ 30). Pendaftaran terbuka setiap tahun, namun ditutup sekitar empat bulan sebelum perkuliahan di mulai (kecuali kalau untuk jadi mahasiswa riset tidak ada tenggatnya)

  5. Blue Moon berkata:

    Interesting…kebetulan harapannya saya selesai PhD sebentar lagi dari negri sakura…kebetulan agak buyar juga mebayangkan utk pulang …. jadi pingin migrasi nich Pak hehehee….makasih infonya

    • deceng berkata:

      itu salah satu alternatif saja; info di tulisan itu hanya berbagai info yang terjadi di negeri jiran🙂

  6. Anita Fibonacci berkata:

    pAK saya ingin kuliah S3 di luar negeri, saya S2 pendidikan kimia. menurut bapak, kira2 universitas keguruan yang ada di luar negeri yang mudah di jangkau mana ya pak?

    • deceng berkata:

      Salam,
      Pendidikan di luar negeri mahal, di Malaysia saja untuk yang S3 paling tidak biaya kuliah per semester sekitar Rp 20 juta (belum ditambah biaya hidup dll). Lebih baik tentunya anda mencari alternatif lain yang bisa mendukung kesuksesan studi, yaitu beasiswa. Coba cari persyaratan beasiswa yang ada, dan capailah keunggulan yang menjadikan anda layak mendapatkannya, misalnya publikasi internasional.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s