Komite Sekolah: cerita dari dua desa

Pada pertengahan tahun 2008 saya terlibat dalam kegiatan pengumpulan data untuk riset kualitatif mengenai komite sekolah. Lokasi riset adalah dua buah SD negeri yang berada di Kabupaten Pemalang dan satu lagi di Kabupaten Temanggung, keduanya berada di Provinsi Jawa Tengah.  Kegiatan riset tersebut adalah bagian dari proyek penelitian sejenis (kualitatif) yang dilakukan di empat tempat lain, disamping itu juga terdapat tim lain yang sudah bekerja melakukan pengumpulan data untuk jenis riset kuantitatif.

Ceritanya berawal dari upaya untuk mengetahui bagaimanakah peningkatan partisipasi komunitas yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Konteksnya yang ingin diteliti adalah tentang Komite Sekolah di SD negeri. Lembaga baru ini merupakan bentuk kompromistis dari ide Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang terlanjur disanjung dan dianggap sebagai panasea [mengobati segala penyakit] pendidikan dalam masa awal era reformasi, walaupun bentuk akhirnya tidak menunjukkan secara jelas seperti apa bentuk mahluk ini, yang diamanatkan dalam Kepmendiknas 044/U/2002. Sebelumnya saya sudah meneliti dalam konteks SMA di Mataram, Lombok dan tentu akan menarik untuk diketahui seperti apa yang berlaku di tingkat SD.

Satu lembaga donor di Jepang mengalokasikan dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam jumlah yang besar. Oleh satu lembaga donor di Indonesia yang mendapat amanah duit itu bersama dengan Depdiknas, dana tersebut direncanakan untuk kegiatan riset mengenai partisipasi komite sekolah di tingkat sekolah dasar.  Mekanismenya menjadi dana dimasukkan ke dalam anggaran kegiatan penelitian di Depdiknas untuk kemudian disalurkan untuk kegiatan lapangan dan subjek riset. Depdiknas lah yang mengatur dan menentukan pelaksanaan riset ini dengan menunjuk konsultan projek yang menangani kegiatan lapangan dan berbagai hal teknisnya. Seperti biasa, konsultan proyek mencari partner lokal yang akan menangani secara detail dan kegiatan harian pelaksanaan [juga karena memang tidak tahu banyak tentang MBS, Komite Sekolah dan sejenisnya]; sehingga dipilih satu lembaga yang berada di bawah naungan universitas swasta di Yogyakarta berhubung lokasi pelaksanaan penelitiannya di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Riset dilaksanakan dengan teknik semi-eksperimental yang biasa disebut quasi-eksperimen.  Dipilih lebih dari 500 sekolah dasar dari lima kabupaten/kota di Jawa Tengah dan satu kabupaten di Yogyakarta sebagai subjek dengan karakteristik beragam, sekolah di pesisir, pegunungan, pinggir kota maupun di pusat kota. Terdapat empat jenis perlakuan diberikan, satu perlakuan diberikan sama untuk semua sekolah yaitu diberikan dana bantuan operasional untuk komite sebesar Rp 7 juta; sedangkan tiga perlakuan lain diberikan secara selektif yaitu: pemilihan komite sekolah secara demokratis, pelatihan terhadap pengurus komite sekolah dan hubungan (linkage) terhadap pemerintahan desa (diwakili oleh adanya representasi dari BPD, badan perwakilan desa). Sehingga terdapat tiga kombinasi perlakukan: dana-pemilihan, dana-pelatihan dan dana-linkage.

Untuk pemberian dana diatur oleh Depdiknas; sedangkan untuk perlakuan lain dilaksanakan oleh tim yang disusun oleh universitas yang jadi partner lokal si konsultan proyek. Misal untuk perlakuan pelatihan, maka anggota komite sekolah dikumpulkan oleh tim universitas tadi, di satu lokasi yang berdekatan dan diberikan pembekalan selama dua hari mengenai apa itu komite sekolah, MBS, PAKEM dan sejenisnya (umumnya disampaikan dalam bentuk ceramah). Diberikan juga seorang fasilitator di tiap kabupaten yang menjadi penghubung dan pelaksana kegiatan di lapangan antara sekolah dan pelaksana eksperimen ini.

Menarik untuk mendengar cerita pelaksanaan upaya pengembangan kapasitas komunitas ini. Cerita yang sama terjadi di semua sekolah adalah lambatnya penurunan dana yang dijanjikan. Saat fasilitator dan pihak komite sekolah sedang semangat-semangatnya menyusun rencana kerja untuk membelanjakan anggaran (terjadi pada awal pelaksanaan proyek), ternyata dana yang diharapkan belum juga turun [suatu hal yang lumrah dalam sistem birokrasi kita]. Dana baru turun terlambat hampir delapan bulan dari yang dijanjikan, tentu saat sang fasilitator serta komite nyaris lupa dengan rencana yang dulu pernah disusun dengan serius. Yang lebih uniknya, dana tersebut harus segera dipertanggungjawabkan kurang dari dua bulan saat sudah mereka terima. Tentu anda bisa membayangkan apa yang kemungkinan besar terjadi dengan ‘implementasi program’ yang telah direncanakan dan laporan penggunaannya.

Saya dengan dua orang teman kebagian untuk mengumpulkan data di dua sekolah yang berbeda kabupaten. Satu di desa daerah pesisir di Pemalang, satu lagi di satu desa daerah peggunungan di Temanggung. Kita menghabiskan waktu selama satu minggu penuh di masing-masing tempat dengan melakukan kegiatan wawancara dan fokus group diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengurus komite sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, perangkat desa; disamping itu juga melakukan observasi dan wawancara informal dengan warga desa yang berdekatan dengan sekolah.

Sekolah Dasar yang di Pemalang mendapat perlakuan dana dan pemilihan demokratis. Hal yang menguntungkan, pengurus komite sekolah terdahulu memang sudah saatnya diganti sehingga tidak menimbulkan resistensi. Kemudian wakil orang tua dari masing-masing kelas berkumpul, untuk kemudian memilih calon pengurus yang dijatah mewakili berbagai unsur yang ada di masyarakat, kemudian mereka dipilih secara terbuka. Susunan pengurus komite sekolah yang dipilih secara demokratis yang dihasilkan ternyata cukup unik, dimana profilnya di-dominasi oleh lelaki-PNS-guru, empat orang dari sembilan pengurus mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat (ketua dan tiga pengurus utama); terdapat juga corak ‘oligarki’ di dalamnya, karena ketua komite sekolah ternyata adalah kepala sekolah di satu SMPN, sedangkan kepala SDN tersebut juga merupakan ketua komite di satu SMPN lainnya. Suatu hal yang ‘kebetulan’ ini bisa menggambarkan kepentingan siapa yang selalu akan menjadi prioritas dan bagaimana pengurusnya berperilaku. Misalnya, satu hal yang muncul dari wawancara orang tua, tergambar bahwa kesamaan latar belakang ini jelas menguntungkan pihak sekolah untuk mengatur berbagai hal (karena latar belakang sosial-ekonomi yang seragam) sehingga kepedulian pada kelompok masyarakat lain yang kebetulan miskin tidak begitu diakomodasi (khususnya dalam penentapan iuran sekolah diluar BOS). Catatan unik lainnya adalah mengenai keberadaan sumbangan batu kali (Jawa: batu blondos) yang diperuntukkan untuk perbaikan sekolah, bertanya kepada tiga pihak yang berbeda didapatkan jawaban yang tidak sama yang mengatakan bahwa dia lah yang berkontribusi untuk itu, tidak ada ‘koordinasi’, yang terjadi saling klaim; hal ini juga menunjukkan konflik terpendam yang dalam pada kelompok elit ini.

Sekolah dasar yang di Temanggung mendapat perlakuan dana-pelatihan. Kesan mereka terhadap pelatihan yang diberikan nyaris tidak berbekas, selain kunjungan ke satu sekolah dasar lain yang berisi informasi mengenai upaya penggalangan dana. Hal ini menunjukkan perancang pelatihan tidak begitu bisa mengidentifikasi siapa yang akan diberikan pelatihan, metoda apa yang tepat dan kegiatan apa yang berkesan bagi peserta. Dari segi susunan pengurus pun didapati dominasi lelaki dan adanya ikatan persaudaraan, yang berbeda profesi mereka semua adalah petani. Profil ketua pun terlihat dominan serta banyak mengatur. Namun dari berbagai wawancara, observasi dan diskusi dengan warga desa tanggapan mereka terhadap komite sangat diametral dengan sekolah yang di Pemalang. Satu indikasi yang jelas adalah transparannya laporan keuangan komite sekolah, semua hal dicatat dengan rinci; ini mengindikasikan kejujuran pengurus komite dan sekolah secara bersama-sama. Misalnya usulan penambahan iuran sekolah diluar BOS, tercatat di buku kegiatan apa saja yang perlu didanai, berapa yang sudah dipunyai dan berapa yang perlu ditanggung sama-sama oleh orang tua siswa. Hal yang membanggakan dari sekolah ini adalah upaya gotong royong warganya dalam membangun tiga ruang kelas baru dengan dana yang sangat minim, namun dapat diwujudkan karena partisipasi warga yang menyumbang dalam beragam bentuk seperti tenaga, keahlian dan dana [bangunan publik lain di desa yang sama dengan dana lebih berlimpah malah belum juga selesai karena model pengelolaan yang berbeda].

Cerita dua komite sekolah di dua desa ini menunjukkan bahwa ‘cara modern’ tidak selalu menjadi jawaban yang jitu untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan dengan partisipasi komunitas. Malah mungkin model ‘benevolent dictator‘ bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sekolah makin baik dan memberikan nilai yang membekas bagi anak didik di sekolah tersebut, terutama saat ruang kelas baru yang lebih bagus dan bersih tersedia buat mereka untuk belajar.

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan Indonesia. Tandai permalink.

4 Balasan ke Komite Sekolah: cerita dari dua desa

  1. Satria berkata:

    Saya hampir percaya bahwa demokrasi ternyata memang belum pantas untuk bangsa kita yang masih feodalistis ini. Bangsa kita masih terkungkung oleh pola pemikiran feodal dimana pemimpin adalah raja dan yang dipimpin adalah bawahan yang harus menerima apa pun perlakuan dari pemimpinnya. Sangat menyedihkan bahwa setelah merdeka puluhan tahun kita masih belum bisa memasukkan rasa merdeka dalam jiwa bangsa kita.

    • Adhiyatmoro berkata:

      Saya percaya bahwa pendidikan yang membebaskan harus terus diusahakan semua pihak, pada semua tataran pelaksanaan, salut untuk bapak dan rekan-2 CBE IGI PGRI dll. yang terus tulus berjuang hingga akhir hayat nanti.

  2. Amaliah Fitriah berkata:

    Kesimpulan yang sangat menarik. Apakah peneliti juga meneliti model ‘benevolent dictator’? Satu hal yang menarik dari penelitian saya tentang Komite Sekolah di dua SDN di Depok adalah bahwa apresiasi masyarakat (orang tua) tetap tinggi terhadap keberadaan KS terlepas dari realitas KS di salah satu sekolah tersebut kurang aktif. Ini terjadi karena orang tua merasa ‘powerless’ menghadapi manajemen sekolah sehingga mereka memerlukan mediator atau jembatan yang bisa membela kepentingan mereka di sekolah. Jadi pertanyaannya adalah bukan apakah KS masih diperlukan? tetapi bagaimana quo vadis KS?

    • deceng berkata:

      Itu bukan hasil kesimpulan riset mbak Amel, hanya pengamatan saya pribadi saja. Kita tentu tidak bisa membuat peraturan bahwa yang jujur saja yang bisa menjadi pengurus komite sekolah, bakalan berabe mengatur detailnya🙂. Kondisi KS yang kurang pas seperti di Pemalang, bisa jadi hanya sementara, siapa tahu kalau ada pemilihan pengurus baru yang terjadi perubahan ke arah yang lebih baik sehingga apresiasi terhadap KS lebih terwujud seperti yang terjadi pada riset anda.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s