Pembiayaan Pendidikan menurut Susenas 2006

Pada tahun 1998 lalu terbit satu buku yang menggambarkan secara terbuka mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, judulnya “Financing of Education in Indonesia” tulisan keroyokan yang di-editori oleh David Clark terbitan bareng ADB dan University of Hongkong. Digunakan berbagai sumber resmi sebagai bahan analisis dan dihasilkan beberapa temuan yang mencengangkan; salah satunya adalah betapa besarnya subsidi untuk mahasiswa dibanding untuk siswa sekolah dasar, beratus kali perbedaannya; hal lainnya adalah jomplangnya bantuan bagi siswa sekolah swasta dibanding yang negeri yang menunjukkan pilih kasih perlakuan oleh pemerintah. Setelah 12 tahun kemudian situasi Indonesia sudah jauh berbeda, terjadi desentralisasi sejak 2001 dimana kewenangan sekarang ada di tangan kabupaten/kota dengan formula pembiayaan DAU (dana alokasi umum). Mulai tahun 2005 karena kenaikan drastis harga BBM, untuk mengobati kekecewaan masyarakat diimplementasikan kebijakan BOS (biaya operasional sekolah) yang diterapkan secara merata, baik murid sekolah swata maupun negeri di tingkaran SD dan SMP. Dan terakhir yang cukup fenomenal adalah disahkannya amandemen konstitusi keempat yang menyatakan alokasinya untuk pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Lalu, bagaimana kondisi aktual tentang pembiayaan pendidikan kita?

Berhubung tidak punya kemewahan untuk akses data, peneliti dan dan dana riset sehebat si David Clark, maka hanya menggunakan apa yang ada saja. Jangan menganggap ini tulisan ilmiah yang bobotnya sama seperti mereka, namun bisa memberikan gambaran tentang hal yang sama. Sumber bahan asalnya adalah saat kerja serabutan untuk satu lembaga donor asing yang diperintahkan oleh satu Boss yang baik hati sampai sekarang.

Sumber data adalah dari Susenas (survey sosial dan ekonomi nasional) yang dilaksanakan tahun 2006 lalu dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Susenas melakukan survey dengan siklus tiga tahun sekali (yang terakhir tahun 2009). Unit analisisnya adalah rumah tangga, sekitar 300 ribu lebih keluarga berpartisipasi memberikan data yang ditanyakan oleh petugas BPS dari berbagai pelosok di Indonesia; proporsinya sesuai dengan karakteristik dalam jumlah nyata (komposisi desa-kota, Jawa-Luar Jawa, provinsi dan kabupaten/kota). BPS mengelompokkan data yang diperoleh dalam bentuk Kor (inti) yang menjelaskan tentang identitas sosial-ekonomi satu keluarga (penghasilan, pengeluaran, status kesehatan dll); ada juga data yang lebih khusus, yang disebut Modul, dalam hal ini yang digunakan adalah data Modul Pendidikan yang menjelaskan tentang jenis pendidikan, pembiayaan yang dikeluarkan dll (anda bisa unduh form-nya disini:  Modul Pendidikan 2006). Kita bisa gabungkan data Kor dan Modul karena mempunyai induk yang sama, sehingga misalnya kita bisa tahu pendapatan keluarga yang menyekolahkan anaknya di SD negeri dengan melakukan memilah dan mengelompokkan dari ratusan ribu data mentah yang tersedia.  Digunakan juga data pendukung dari Dedpiknas (Rangkuman Statistik Persekolahan 2006) dan Departemen Keuangan (nota APBN) supaya bisa memberikan gambaran yang lebih memuaskan.

Yang pertama yang dapat memberikan gambaran kasar adalah berapa total biaya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dalam satu tahun. Digunakan data rata-rata pengeluaran di tiap jenjang (Modul Pendidikan Susenas 2006), dan dikalikan dengan populasi siswa dan mahasiswa se Indonesia, didapatkan tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan berdasar jenjangnya pada tahun 2006 (rupiah)
Jenis Sekolah Jumlah  Siswa* Pengeluaran per siswa** Pengeluaran Total
SD sederajat 26.278.236 508.592 13.364.900.603.712
SMP sederajat 8.439.762 1.127.288 9.514.042.425.456
SMA sederajat 5.993.578 2.102.308 12.600.346.978.024
Perguruan Tinggi 2.583.187 5.115.988 13.215.553.693.756
Jumlah 43.294.763 48.694.843.700.948
Ket.: * Rangkuman statistik persekolahan 2006
**Statistik Pendidikan Susenas 2006

Nilai pengeluaran rumah tangga Indonesian untuk pendidikan sebesar Rp. 48,7 trilyun di atas ternyata melebihi jumlah anggaran pendidikan dalam APBN 2006 (gabungan anggaran Depdiknas dan Depag), yang sebesar Rp 41,1 trilyun, bahkan juga untuk yang APBN-P 2006 dengan jumlah Rp. 45,9 triltun. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun alokasi dana pendidikan dalam APBN sudah mendekati angka psikologis 20% (yaitu sebesar 18,6% dari total APBN yang Rp 647  trilyun), namun sumbangan dana masyarakat tetap masih lebih besar.

Hal yang menarik adalah kalau kita melihat perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dengan sekolah swasta. Untuk menghindari salah paham, dari form Modul Pendidikan BPS, biaya pendidikan mencakup: SPP, BP3/komite sekolah, praktikum/keterampilan, OSIS, ujian, seragam, buku pelajaran, alat tulis, transportasi dll. Tabel berikut ini (saya batasi hanya untuk tingkat SD dan SMP saja) menggambarkannya:

Tabel 2. Rangkuman Biaya Pendidikan per siswa (Jan-Juni 2006) menurut jenis daerah, jenis sekolah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP (rupiah)

Type Daerah SD Sederajat SMP Sederajat
Negeri Swasta Negeri Swasta
Kota (K) 197.618 564.845 399.593 682.086
Desa (D) 128.442 155.738 274.812 324.692
Gabungan (K+D) 163.030 360.292 337.203 503.389
Sumber: Data Susenas Modul Pendidikan tahun 2006

Tabel di atas menunjukkan bahwa keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta membayar lebih mahal dalam satu semester (periode Jan-Jun 2006) dibanding rumah tangga yang anaknya bersekolah di sekolah negeri. Perbedaan terjadi baik untuk tingkat SD dan SMP, maupun lokasi dimana mereka bersekolah (desa ataupun kota). Hal ini menjadi unik, karena pada tahun 2006 sebetulnya biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar (SD dan SMP) di Indonesia, sudah banyak dibantu dengan dana BOS oleh pemerintah pusat. Ternyata kemunculan dana BOS yang merupakan kebijakan non-diskriminatif pertama dalam sejarah Indonesia merdeka dalam hal bantuan pembiayaan pendidikan, ternyata masih belum banyak membantu bagi keluarga yang anaknya bersekolah di sekolah swasta. Sangat menarik dan perlu studi lebih lanjut, mengapa hal ini bisa terjadi.

Hal yang mengagetkan (menurut saya pribadi tentunya), adalah saat menggabungkan data Kor dan Modul untuk mencari tahu identitas keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dan negeri. Anda bisa melihatnya sendiri di tabel berikut:

Tabel 3. Pengeluaran rumah tangga per bulan (rupiah) dengan jenis sekolah dan jenjang pendidikan SD dan SMP

Type Daerah SD Sederajat SMP Sederajat
Negeri Swasta Negeri Swasta
Kota (K) 1.548.533 1.442.808 1.586.527 1.437.878
Desa (D) 994.661 997.800 1.028.561 979.363
Gabungan (K+D) 1.271.597 1.220.304 1.307.544 1.208.621
Sumber: Data Susenas Kor dan Modul 2006

Tabel terakhir ini menunjukkan realitas yang menyedihkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ternyata keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri (SD dan SMP) berpendapatan lebih tinggi dibanding rumah tangga yang anaknya studi di sekolah swasta, dan itu terjadi baik di kota maupun di desa.  Kasus khusus terdapat pada keluarga di desa, maka pengeluaran keluarga yang anaknya di SD swasta relatif sedikit lebih (berbeda Rp 3.139) dibanding yang menyekolahkan anaknya di SD negeri. Kalau kita gabungkan data antara Tabel 2 dan 3, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yang berpendapatan lebih rendah, ternyata harus membayar biaya pendidikan yang lebih mahal (sebaliknya rumah tangga yang lebih mampu, biaya pendidikan yang dikeluarkannya lebih rendah karena memang banyak dibantu negara).  Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem pembiayaan pendidikan kita sehingga ini terjadi.

Catatan terakhir, kalau anda sangsi terhadap berbagai temuan ini, silahkan untuk menghubungi BPS dan meminta data Kor dan Modul pendidikan 2006 ke mereka (membayar Rp 600 ribu); dengan keterampilan menggunakan Microsoft Excel dalam hal sorting akan dengan mudah mendapatkan angka yang ada di tabel di atas. Untuk anda yang tertarik mengkritik berdasar contoh yang sifatnya pribadi atau kasus tertentu, kritik anda salah alamat, karena yang ditampilkan disini adalah data agregat satu negara.

Pos ini dipublikasikan di Pendidikan Indonesia. Tandai permalink.

10 Balasan ke Pembiayaan Pendidikan menurut Susenas 2006

  1. Galih Tri Aji berkata:

    salam kenal pak Bambang,
    wahhh, tulisannya sangat menarik… akhirnya ada jg yg bisa dibaca dari data keluaran pemerintah. meski ternyata pembacaan itu justru menghasilkan keprihatinan semata.😦 terima kasih atas informasinya.🙂

    salam,
    gta.

  2. Sang Si Bimbang berkata:

    Halo Mas Bambang,

    saya mendapatkan link situs Anda ini dari satu milis yang gemar membahas
    masalah pendidikan.

    APBN 2006: ada dua data sebesar 41,1 trilyun dan 45,9 triltun
    (saya kutip lengkap dengan salah ketiknya; dua-duanya kemungkinan
    besar bukan penulisan yang baku), apakah dua data itu referensinya
    benar-benar tahun yang sama: 2006 dan kedua data itu untuk sektor
    pendidikan?

    Jikapun dua data itu adalah bagian alokasi untuk sektor pendidikan
    dan dengan demikian hasil aditifnya 87 triliun: masih ada beda
    sinifikan sebesar 33,3 triliun dari alokasi APBN 2006 untuk
    sektor pendidikan: 120,3 triliun (18,6%x647 triliun).

    Jika data yang terakhir benar maka andil pemerintah dengan
    jumlah 120,3 triliun rupiah lebih besar dari dana pendidikan yang
    ditanggung oleh masyarakat: 48,7 triliun rupiah (ini tidak sampai
    29% dari biaya keseluruhan, jika data alinea ini benar).

    Manakah data yang benar, ini tidak jelas karena sumbernya
    saya tidak punya. Di situs Uni Sosial Demokrat tertera data:
    APBN 2006 besarnya Rp 647,7 triliun (beda dengan sumber data
    Anda: 700 milyar rupiah!). Yang jelas data yang Anda paparkan sendiri
    tidak mungkin semuanya benar alias pasti ada kesalahan data/perhitungan.

    Kesimpulan di bawah tabel dua tidaklah valid. Bahwa biaya pendidikan
    di sekolah swasta di tahun 2006 sekalipun ada bantuan dana BOS
    masih lebih tinggi dibanding sekolah negeri, ini memang benar, namun
    hanya berdasar data itu kita tidak bisa mengambl kesimpulan apakah
    tunjangan BOS membantu keluarga yang anaknya bersekolah swasta atau
    tidak. Jika kita mesti membandingkan biaya dan mutu pendidikan di
    sekolah swasta sebelum dan setelah adanya tunjangan BOS. Jika biaya
    sekolah swasta ternyata dengan adanya tunjangan BOS lebih rendah
    atau kwalitas pendidikan lebih tinggi, maka keluarga atau anak yang
    sekolah di badan swasta terbantu.

    Apakah pengadaan BOS bertujuan untuk menyamakan biaya pendidikan
    di lembaga swasta dan lembaga pemerintah, ini saya pertanyakan.
    Saya kira dasar pemikirannya adalah: pemerintah ingin membantu
    anak bangsa, terlepas apakah anak pembayar pajak itu sekolah di
    institusi pemerintah atau swasta.

    Basis pengisian data di tabel 3 adalah biaya pendidikan rumah tangga, jadi
    data ini tidak dinormalisasi per siswa, melainkan per keluarga.

    Satu kesalahan fatal yang Anda lakukan adalah pembentukan nilai
    rata-rata: Gabungan (K+D), di mana Anda menjumlahkan dua unsur
    itu begitu saja dan memaruh hasilnya: Gabungan=(K+D)/2. Hal ini
    hanyalah valid jika weighting factor (atau weighting coefficient)
    adalah 1 (mungkin lebih dikenal dengan isitilah kasus fifty-fifty).
    Dalam kasus yang Anda bahas: this is not the case! Pembuktiannya
    cukup dengan melihat data tabel 1 dan data mentah di tabel 2:

    Angka 508.592 Rupiah (Anda pakai sistem koma: Excel Anda kemungkinan
    versi bahasa Inggris atau Anda sudah melupakan tata bahasa Indonesia)
    untuk biaya pendidikan SD per tahun atau untuk tingkat SMP: 1.127.288
    Rupiah: itu hanya mungkin ada jika mayoritas siswa terkait sekolah
    di SD Negeri Kota atau untuk tingkat SMP: SMP Swasta Kota.
    (Kalau ini terlalu cepat: tabel 2yang basisnya6 bulan dikonversikan
    dulu menjadi per tahun: cukup kalikan dengan faktor 2. Kalau masih
    tidak bisa melihat/mengerti: silahkan tanya guru matematika.)

    Pertama saya duga: basis matematika Anda kurang mantap, namun
    di tabel 3 selain kesalahan yang sama dengan konsisten Anda lakukan,
    Anda mau menarik kesimpulan jalan terobos yang membuat saya berpikir
    bahwa Anda tidak begitu mengerti statstik. Mungkin bahkan data yang
    dipakai saja Anda tidak benar-benar mengerti. Tabel 3 memuat data per
    bulan mengenai pengeluaran keseluruhan per keluarga.

    Saya akan pilah kesalahan pemikiran yang ada:

    Korelasi antara penghasilan dan pengeluaran tidaklah mesti
    linear. Hal ini problematis karena sebenarnya hal itu
    benar-benar valid jika anggota keluarga jumlahnya sama.
    Jikapun pendapatan keluarga itu bisa dibandingkan
    (toh yang bekerja mayoritas pihak orang tua), pengeluaran
    itu tergantung jumlah anggota keluarga: orang tua, jumlah anak,
    mungkin juga kerabat (kakek-nenek, dst.).
    Dari besarnya jumlah pengeluaran mau ditarik kesimpulan tentang
    tinggi penghasilan keluarga, ini menurut saya problematis.

    Biaya hidup di kota tinggi, beda satu anak saja bisa mengakibatkan
    beda pengeluaran yang signifikan. Beda pengeluaran statistik
    Rp 148.649 untuk tingkat SMP kota negeri-swasta (untuk tingkat SD:
    Rp 105.725 per bulan & keluarga) itu bisa jadi karena keluarga
    itu punya satu anak lebih dan itu yang menyebabkan pemilihan
    sekolah negeri yang lebih murah (SD swasta lebih mahal 65%,
    SMP swasta lebih mahal 41%). Hipotesa ini mesti diuji kebenarannya,
    seperti juga asumsi dan kesimpulan yang Anda tarik: data pengeluaran
    dipakai sebagai basis data penghasilan, serta data berbasis per
    keluarga yang beda jumlah anggota keluarganya bisa jadi menjadi
    faktor penentu pemilihan lembaga sekolah (negeri atau swasta?).

    Kesimpulan yang Anda tarik dari analisa tabel 2 dan 3 itu bukan
    saja basis datanya patut dipertanyakan seperti baru saya ulas
    di atas, namun juga mengandung kesalahan pemikiran yang fatal:
    “keluarga yang berpendapatan lebih rendah, ternyata harus membayar
    biaya pendidikan yang lebih mahal” ini secara nalar jelas salah!
    Keluarga yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta
    membayar biaya pendidikan yang lebih mahal. Namun menyekolahkan
    anak di lembaga pendidikan swasta atau negeri itu adalah pilihan,
    bukan keharusan. Karena itu kesimpulan yang ada ambil adalah
    kesimpulan cacat logika. Jika hal ini tidak bisa Anda lihat,
    silahkan tanya ke orang yang kuliah filosofi.

    Pernyataan bahwa pendapatan keluarga yang anaknya sekolah di lembaga
    negeri baik di kota maupun di desa selalu lebih tinggi, ini tidak
    benar. Di tabel 3 bisa kita lihat bahwa SD-swasta-desa dengan 997.800
    lebih tinggi dari SD-negeri-desa dengan hanya 994.661 Rupiah/bulan.
    Namun karena penulisan Anda tidaklah kritis, saya jadi sangsi tidak hanya
    pada berbagai temuan Anda, tapi juga pada data yang Anda tuliskan.
    Saya jadi bertanya-tanya manakah yang benar/salah: kesimpulan Anda
    tidak valid ataukah Anda menaruh data di kolom yang salah?

    Sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu cerita humor yang
    sekalipun intinya kritis, namun lucu bagi orang yang suka british
    (black) humour. Temanya sesuai pembahasan kita: statistik. Menurut
    kabar ini adalah joke klasik untuk para (calon) dokter yang lagi
    ikut kursus/workshop tentang statistik. Begini ceritanya:

    Seorang dokter ahli bedah masuk ke kamar pasien dan berkata:
    Operasi ini termasuk sulit, keberhasilan operasi hanya sebesar 1%.
    Namun jangan khawatir, saya sudah melakukan 99 operasi, semuanya
    gagal. Congratulation, Anda adalah pasien saya yang ke 100! *

    Salam,

    Bimbang
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    *Pasien: Insya Allah, insya Allah. (Lha, mau bilang apa lage….)
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    PS: nama & alamat email yang saya pakai di sini adalah fiktif.
    Motivasinya adalah protes terhadap esprit yang ada di bagian
    catatan akhir. Ini yang memprovokasi reaksi bernuansa kritis & nakal ini.
    Penulisan defensif seperti itu kontraproduktif. Tulisan nakal in adalah
    buktinya.

    • Galih Aji berkata:

      wahhh… ada yg tdk setuju jg dg pembacaan pak Bambang.
      sayang identitasnya koq g asli ya? coba klo asli, kan bisa adu argumentasi dan asumsi melalui sebuah pemikiran yg kritis…🙂

      meski tidak bisa utak-atik data, tapi saya tertarik dg satu hal yaitu kesimpulannya “Sang Si Bambang” atas kesimpulan pak Bambang:
      >“keluarga yang berpendapatan lebih rendah, ternyata harus membayar
      biaya pendidikan yang lebih mahal” ini secara nalar jelas salah!
      Keluarga yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta
      membayar biaya pendidikan yang lebih mahal. Namun menyekolahkan
      anak di lembaga pendidikan swasta atau negeri itu adalah pilihan,
      bukan keharusan.<

      mmm… gimana ya… masuk akal jg. saya bisa memahami logikanya. yg saya tahu, sepertinya pemerintah memang tidak bisa menetapkan "batas atas" biaya pendidikan untuk swasta. jadi klo swasta mahal ya itu pilihan.

      tapi menjadi persoalan manakala kesimpulan pak Bambang yg oleh "Sang Si Bambang" disebut mengandung asumsi problematis ternyata benar. ini artinya telah terjadi suatu kondisi dimana masyarakat berpendapatan rendah "terpaksa" menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yg mahal. nah, bagian ini saya tidak bisa menerimanya.🙂

      salam,
      gta.

      • deceng berkata:

        Mas Galih, mengenai identitas, jadi ingat felm Incredible, “my secret identity is my only identity”🙂. Saya kira beberapa kritiknya bagus, dan secara teliti menemukan beberapa detail yang memang saya keliru menuliskannya. Sedangkan kritik lainnya memang masih ngawang-ngawang karena memang tidak/belum bisa menyodorkan data yang sekelas tarafnya.

    • deceng berkata:

      Terima kasih banyak pak atas tanggapannya yang panjang. Menyadarkan saya akan bahayanya menyampaikan informasi sepotong dalam blog. Saya akan coba jawab pertanyaan anda dan menyunting tampilan desimal pada table serta menyunting bagian yang memang keliru.
      Mengenai APBN 2006, sumber yang saya gunakan adalah nota APBN yang berasal dari Bappenas. Mohon maaf mengenai penggunaan persentase 18,6% yang menjadi ‘misterius’ ini. Sebetulnya hal ini tergantung dari titik tolak masing-masing dalam menentukan anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Apa yang digunakan oleh pemerintah (yang anda tulis Rp 120,3 trilyun) mencakup semua hal, tidak saja yang saya sebutkan, namun juga termasuk gaji yang mencapai Rp 70,67 trilyun (gaji guru Depdiknas, gaji guru Depag dan gaji pegawai Depdiknas), DAK pendidikan (2,9 trilun) dan DAU pendidikan non gaji (5,8 trilyun) serta pula anggaran pada pendidikan kedinasan. Kalau anda merujuk kepada pantia anggaran DPR, maka definisi anggaran pendidikan juga berbeda dan nominalnya bakalan bikin puyeng. Anda pun boleh saja menentukan mana yang sebetulnya layak disebut anggaran pendidikan (menurut anda tentunya). Sedangkan angka yang saya tampilkan di blog hanya mencakup penggunaan dana untuk program anak usia dini, wajib belajar, pendidikan menengah dan tinggi serta program sinkronisasi Dedpiknas.
      Kritik anda mengenai penjelasan tabel kedua sehubungan dengan BOS, itu adalah fakta yang ada dari Susenas 2006. Kalau memang mau menyatakan hal itu tidak valid, anda harus menyampaikan data yang sebanding tarafnya, kecuali kalau hanya sekedar interpretasi saja dan penjelasan yang ‘kira-kira’ masuk akal. Yang bagus memang mencantumkan Susenas sebelum adanya BOS (misal tahun 2003) sebagai perbandingkan (kalau mau sedikit cape), walau jelas konteksnya pun berbeda.
      Mengenai kritik anda tentang kriteria Kota dan Desa saya kira tepat, terlalu menyederhanakan bila tidak memperhitungkan proporsi masing-masing. Sedangkan angka yang ada di Tabel 1, itu adalah angka resmi yang dikeluarkan oleh BPS mengenai biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah tangga per tahun (data mentahnya adalah yang kriteria desa dan kota, serta periode Jan-Jun 2006, dan saya kira mereka sudah memperhitungkan pembobotan). Saya sengaja mempertahankan nilai untuk satu semester (Jan-Jun 2006), dan tidak mengkalikan dua, karena kita dengan mudah tahu biaya pendidikan satu semester lain bisa berbeda (misal untuk periode Juli-Des orang tua mengeluarkan biaya untuk daftar ulang, beli buku pelajaran, pakai seragam baru dll; tentu akan menjadi kesalahan fatal bila langsung dikalikan dua saja).
      Selain itu, kritik anda kebanyakan hanya asumsi-asumsi yang anda buat sendiri dan bukan berdasar data yang ada atau data lain yang bisa dijadikan rujukan. Misalnya mengenai pengeluaran keluarga, itu adalah pengeluaran dari keluarga yang sama (gabungan Data Kor dan Modul Pendidikan), sehingga contoh yang anda ilustrasikan jelas tidak akan nyambung dan bias [kecuali anda mau memeriksa tiap rekod dalam Susenas untuk membuktikan asumsinya]. Hal yang sama dengan peryataan anda yang menulis ‘menyekolahkan anak di lembaga swasta dan negeri adalah pilihan’, bagaimana mendukung argumentasi ini tanpa dukungan data lain? Artinya asumsi tidak berdasar lagi yang digunakan. Yang nampak nyata adalah bahwa bagi kelompok masyarakat tertentu, misal keluarga yang menyekolahkan anaknya di SMP negeri yang berlokasi di desa, didapati bahwa pengeluaran bulanannya lebih besar dibanding yang anaknya bersekolah di SMP swasta; padahal biaya yang dikeluarkan untuk tetap bersekolah di SMP swasta lebih mahal.

  3. Sang Si Bimbang berkata:

    Hallo!

    @ Galih Tri Aji: saya mencantumkan nama Sang Si Bimbang (bukan Bambang),
    sebagai selentikan atas komentar di catatan akhir yang “ndak ada angin, ndak ada hujan” sudah sangat defensif dan belum-belum sudah mengklasifikasikan pembaca sebagai pihak yang dituduh goblok.

    Bahwa identitas sengaja tidak asli, ini cuma aksi nakal yang mau menunjukkan kelemahan sistem yang ada. Namun hal itu tidak berarti bahwa adu argumentasi tidak dimungkinkan lagi.

    Satu komentar atas pernyataan Anda di alinea terakhir: sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada pemaksaan untuk masuk sekolah swasta atau negeri dan sekali
    lagi basis pengeluaran per keluarga yang jumlah anggotanya tidak sama: tidak
    bisa begitu saja diproklamasikan sebagai tingginya pendapatan. Jika asumsinya saja
    cacat, maka kesimpulannya juga cacat, jikapun kesimpulan itu logis. Nah di kasus yang
    kita bicarakan asumsi dan kesimpulan dua-duanya cacat nalar.

    Anak yang masuk perguruan tinggi berasal dari lembaga pendidikan negeri dan swasta, jadi syarat minimal yang memungkinkan anak masuk perguruan tinggi dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa dituntut ini dan itu karena sistem yang diadakan berfungsi. Kalau sistem yang satu tidak bisa memenuhi tuntutan minimal, maka baru di sini kita bisa berbicara perihal “terpaksa”. This is not the case.

    Hal ini akan semakin jelas jika kita mau melihat bahwa sekolah negeri pun – yang
    mendapat bantuan banyak dari negara – ada yang prestasinya sangat tinggi dan sangat diminati. Jadi letak permasalahannya bukan di mahalnya uang sekolah belaka
    atau besarnya bantuan dari pemerintah. Apalagi jika mau dipersempit menjadi perihal
    bantuan BOS saja, wah, ini pemikiran yang terlalu pendek.

    @ Bambang Sumintono:

    Jumlah dari (70,67+2,9+5,8) triliun = 79,37 triliun. Jika ini ditambah 41,1 triliun,
    maka jumlah totalnya 120,47 triliun; jika ditambah 49,9 triliun jumlah totalnya 125,27 triliun.

    Jumlah total pertama itu mendekati hasil perkalian 18,6%*647,7 triliun=120,472 triliun. Jadi dengan demikian sumber yang benar kemungkinan besar adalah sumber dari Uni Sosial Demokrat. Data Anda dengan 647 triliun itu tidak akurat. Bedanya 700 miliar alias 0,7 triliun; ini cukup signifikan dan menyalahi peraturan pembulatan; dengan kata lain data Anda secara akademis salah, secara hukum ya tanyakan deh ke KPP apakah 700 miliar bisa diabaikan. Dan silahkan tanya langsung ke KPP apakah orang bisa menentukan seenak udel (seperti tuduhan Anda terhadap saya: ini menujukkan kualitas akademis Anda) mana yang layak (ini istilah sekelas “angka psikologis”) disebut anggaran pendidikan? Cara berpikir Anda bahwa hal ini mungkin adalah absurd.

    Jikapun hal ini sekarang jelas duduk perkaranya, masih ada yang belöum dijawab:
    data sebesar 45,9 triliun itu data apa dan untuk tahun berapa? Pertanyaan ini sampai
    sekarang tidak Anda jawab. Hal seperti ini yang menyebabkan saya bertanya-tanya apakah Anda mengerti/tahu apa yang Anda tulis/pakai?

    Presentasi 18,6% itu sama sekali tidak misterius, yang misterius adalah data 45,9 triliun itu dan jika konteksnya presentasi: yang misterius itu penggunaan istilah “angka psikologis”.

    Yang bikin puyeng itu ya istilah eufemistis seperti itu atau data yang misterius. Data lainnya itu bisa dimengerti pakai matematika anak lulus SD saja: cuma pakai penjumlahan dan perkalian, seperti yang saya ulas di alinea pertama tanggapan untuk Anda.

    Mengenai diskurs seputar tabel dua: yang saya kritik dan nyatakan sebagai tidak
    valid adalah kesimpulan (saya kutip sekali lagi: “Kesimpulan di bawah tabel dua tidaklah valid.”) dan pembentukan nilai tengah dengan weighting factor 1. Jadi bukan data mentahnya, melainkan kesimpulan yang ditarik dan pembentukan. Selain itu saya mengajak berpikir kritis tentang apa tujuan dari bantuan BOS.

    Data dari tahun yang lain, yaitu data dari masa sebelum ada BOS dan sesudah ada
    bantuan BOS, itu mesti/harus dipakai sebagai referensi. Perubahan/perbaikan/guna
    hanya akan kelihatan ada atau tidak dari perbandingan dua era itu. Pertama: ada beda
    antara sebelum dan sesudah adanya BOS? Tahap kedua bisa kita telaah: bagaimana
    tendens perubahan yang ada: lebih berguna untuk murid ataukah lebih berguna untuk
    tenaga pendidik/sekolah? Kesimpulan jalan terobos yang Anda buat berdasar data
    dari satu tahun saja itu hanya benar jika bantuan BOS memang bertujuan untuk menyamakan biaya pendidikan di lembaga negeri dan swasta. This is not the case. Kalau asumsinya saja salah, maka kesimpulannya juga salah. Ini bukan interpretasi atau kira-kira, ini hanya masalah logika belaka. Istilah “kira-kira masuk akal” itu serumpun dengan “layak” atau “angka psikologis”: semuanya tidak objektif, sedangkan perihal nalar adalah perihal logika yang objektif.
    Yang pakai istilah-istilah kira-kira, layak, psikologis: itu ya Anda.

    Yang juga jelas salah adalah kengototan Anda untuk tetap mencantumkan nilai tengah
    Gabungan (K+D), sekalipun Anda sendiri mengaku bahwa kritik saya itu tepat.
    Jika sudah tahu salah namun tetap ngotot, istilah untuk fenomena ini adalah fase awal
    schizophrenia. Ini salah satu karasteristik manusia. Robot/komputer kalau tahu salah,
    ya salah, ndak akan ngotot.

    Data dari BPS itu kita anggap benar dan saya percaya bahwa BPS yang ahli
    statistik tidak akan membuat kesalahan fatal seperti yang Anda lakukan (dan tetap
    ngotot muat sampai saat ini). Mereka tidak mesti pakai weighting factor, jika
    data itu diproduksi dari data mentah tanpa pengklasifikasian, jadi mereka cukup
    menjumlahkan semua data dan membagi dengan jumlah peserta. Weighting factor
    itu hanya perlu jika nilai angka mau diproduksi dari data yang sudah dikategorisasi
    dan tiap kategori (tidak terbatas dua saja) dihasilkan dari jumlah komponen yang
    sama: ini kasus “fifty-fifty” atau jika komponen data lebih dari dua, maka mesti
    pakai istilah yang tepat: kasus di mana weighting coefficient 1. Selain kasus
    itu, maka weighting factor mesti digunakan dalam rumus penghitungan nilai/angka
    rata-rata, kalau tidak maka hal itu salah. Kesalahan ini Anda lakukan dan masih
    tetap Anda pertahankan.

    Anda mau merelatifisir bahwa pendekatan kasar yang saya lakukan dengan
    mengalikan data di tabel 2 dengan faktor 2 untuk mendapat data berbasis
    per tahun dengan argumen bahwa untuk 6 bulan berikutnya bisa jadi pengeluaran
    biaya pendidikan bisa lain (beli seragam, dst.). Ini adalah langkah strategi bunuh
    diri: own goal, karena Anda mau merelatifisir data susenas lingkup 6 bulan
    itu sebagai data yang tidak representatif. Konsekwensinya adalah: kesimpulan yang
    Anda buat sendiri juga tidaklah representatif atau dengan kata lain: Anda merelatifisir
    tulisan Anda sendiri. Seberapa besarkah perubahan yang ada dengan adanya
    biaya daftar ulang, uang masuk, buku, seragam, dst., dan apakah pengeluaran
    ini tergantung dari kriteria negeri-swasta dan kota-desa, serta apakah perubahan
    itu sedemikian besarnya sehingga data bisa terbalik: desa lebih mahal dari
    kota atau negeri lebih mahal dari swasta? Jika hal fatal itu terjadi maka kesimpulan
    dan sebenarnya tulisan yang Anda buat dengan ini Anda pertanyakan sendiri
    validitasnya.

    Saya tidak tahu Anda hanya pakai pendekatan “kira-kira masuk akal” atau pakai
    apa, kok bisa mengakui bahwa “Mengenai kritik anda tentang kriteria Kota dan Desa
    saya kira tepat”? Namun dalam hal ini kita sependapat: weighting factor tidaklah 1.
    Tinggal dipertanyakan mengapa Anda masih ngotot memaparkan data yang
    dasar perhitungannya salah itu? Sekali lagi, seperti di hal lainnya: jika asumsinya
    salah, maka kesimpulan/hasil akhirnya juga salah.

    Menengai hal pengeluaran berikut asumsi/argumen yang saya utarakan
    sebelum ini: oke, tidak usah diperpanjang, hal itu saya tarik. Saya
    cukup katakan bahwa basisnya tidak valid karena:
    1) pengeluaran bukanlah pendapatan
    2) pengeluaran itu tergantung jumlah anggota keluarga
    Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan linear antara pengeluaran keluarga
    dan tinggi pendapatan keluarga begitu saja karena data tidak berasal
    dari keluarga yang jumlah anggota keluarganya sama.

    Mengenai hal sekolah swasta atau negeri adalah pilihan: mohon
    baca tanggapan saya untuk Pak Galih Tri Aji.

    Satu komentar Anda yang sangat mengherankan adalah:
    “Sedangkan angka yang saya tampilkan di blog hanya mencakup penggunaan dana
    untuk program anak usia dini, wajib belajar, pendidikan menengah dan tinggi serta program sinkronisasi Dedpiknas.” Coba lihat lagi tabel 1 yang Anda sendiri tulis:
    data 48,7 triliun itu berasal dari mana?

    Salam,

    Bimbang

    • deceng berkata:

      Trim atas tanggapannya yang penuh semangat, saya malas untuk meresponnya sebagian isi debatnya tidak produktif dan buang waktu.

    • waknoes berkata:

      @ hallo jg pak “Sang Si Bimbang”:
      mhn maaf, sudah salah dlm menyebut identitas palsunya… (saya sering kurang teliti)

      saya ucapkan terima kasih krn pak “Sang Si Bimbang” sudah berkenan repot untuk berpanjang lebar, mencoba menjelaskan apa yg perlu dijelaskan. (sekalian untuk pak Bambang, saya ucapkan jg terima kasih karena berkenan memberi respon. ini sungguh pembelajaran yg sangat berharga untuk saya). meski demikian, tetap saja saya masih bingung… hahhaaa… nanti saya ta’ belajar ekonomi dan ekonometrika dulu. :-d

      oya, yg ndak ada angin ndak ada hujan menuduh “gob***” siapa ya? tega bener memilih kata itu.😦 semoga kata tsb tdk lg digunakan.

      kebetulan saya ini suka tiba2 tertarik dg sesuatu hal, meski itu tdk menjadi bidang yg saya tekuni. jd klo pas tiba2 tertarik, apapun akan saya baca dan karena itu saya mengandalkan ‘pembacaan’ dari mereka2 yg menekuninya. ya misalnya seperti pak “Sang Si Bimbang” (dan jg pak Bambang) ini… for this case.
      mengingat pak Bambang sbg owner blog sudah merasa cukup untuk diskusinya ya kita harus menghormati beliau…
      tapi klo pak “Sang Si Bimbang” masih tergelitik dg case ini, email saya siap menampungnya koq. :-d
      saya jg sebenarnya msh ada bbrpa pertanyaan yg mengganjal, bikin saya penasaran aja, jadilah saya g bisa tidur nyenyak. heheee…
      tapi saya sepakat, klo harga biaya di swasta menjadi seperti ini atau seperti itu, pemahaman yg bekerja di pikiran saya, “pemerintah memang tdk punya cukup kewenangan untuk memaksakannya agar misalnya menjadi dlm tingkatan tertentu”. yg lain, (mungkin) klo masih berkenan mari disambung via email saya.

      @pak Bambang:
      sekali lg, saya ucapkan terima kasih. pak Bambang sudah berkenan memberi kesempatan dan respon dlm diskusi yg mungkin tak kan berujung klo tdk disudahi. :-d
      sungguh hal baru dan sebuah pembelajaran berarti untuk saya.

      salam,
      galih tri aji (gta.)

  4. stk31 berkata:

    Menarik membaca artikel Pak Bambang dan komentar-komentarnya. Saya tidak akan nambah perdebatan tetapi bolehlah komentar dikit ya Pak?
    Saya senang sekali ada orang spt Pak Bambang yang menggunakan data BPS (khususnya Susenas) untuk menambah kekayaan informasi tentang data ini, ditengah banyaknya teman2 kita yang belum melek data.
    Data Susenas (dan data survey BPS) lainnya sudah ada pembobotan setiap rumahtangga dan individunya, karena ini kan proses sampling dan berhubungan dengan proyeksi penduduk yg dilakukan BPS. BPS dalam perhitungan di publikasinya pasti sudah menggunakan pembobotan ini. Saya tertarik dengan menghubungkan data modul dan kor untuk artikel ini. Andaikan Pak Bambang bisa menghitung jumlah anak yang sekolah di satu rumahtangga sample maka pengeluaran pendidikan bisa dikoreksi dengan pengeluaran pendidikan perkapita, dan sepertinya analisanya akan sedikit tepat. Mengenai pendpatan dan konsumsi, kita sebutkan saja kesejahteraan karena kita saat ini belum bisa ukur tingkat pendapatan rumahtangga karena sebagian besar penduduk kita kerja di informal sektor jadi ukuran pendapatan itu sulit untuk diukur. Jadi ukuran konsumsi/pengeluaran lah yang dijadikan patokan kesejahteraan.

    Itu saja dech komentar saya, saya tidak kuat ngetik lama-lama he he he. Salam kenal Pak Bambang…saya tidak akan menyembunyikan identitas saya..krn saya suka sharing dengan blogger lainnya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s