Pada tahun 1998 lalu terbit satu buku yang menggambarkan secara terbuka mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, judulnya “Financing of Education in Indonesia” tulisan keroyokan yang di-editori oleh David Clark terbitan bareng ADB dan University of Hongkong. Digunakan berbagai sumber resmi sebagai bahan analisis dan dihasilkan beberapa temuan yang mencengangkan; salah satunya adalah betapa besarnya subsidi untuk mahasiswa dibanding untuk siswa sekolah dasar, beratus kali perbedaannya; hal lainnya adalah jomplangnya bantuan bagi siswa sekolah swasta dibanding yang negeri yang menunjukkan pilih kasih perlakuan oleh pemerintah. Setelah 12 tahun kemudian situasi Indonesia sudah jauh berbeda, terjadi desentralisasi sejak 2001 dimana kewenangan sekarang ada di tangan kabupaten/kota dengan formula pembiayaan DAU (dana alokasi umum). Mulai tahun 2005 karena kenaikan drastis harga BBM, untuk mengobati kekecewaan masyarakat diimplementasikan kebijakan BOS (biaya operasional sekolah) yang diterapkan secara merata, baik murid sekolah swata maupun negeri di tingkaran SD dan SMP. Dan terakhir yang cukup fenomenal adalah disahkannya amandemen konstitusi keempat yang menyatakan alokasinya untuk pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Lalu, bagaimana kondisi aktual tentang pembiayaan pendidikan kita?
Berhubung tidak punya kemewahan untuk akses data, peneliti dan dan dana riset sehebat si David Clark, maka hanya menggunakan apa yang ada saja. Jangan menganggap ini tulisan ilmiah yang bobotnya sama seperti mereka, namun bisa memberikan gambaran tentang hal yang sama. Sumber bahan asalnya adalah saat kerja serabutan untuk satu lembaga donor asing yang diperintahkan oleh satu Boss yang baik hati sampai sekarang.
Sumber data adalah dari Susenas (survey sosial dan ekonomi nasional) yang dilaksanakan tahun 2006 lalu dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Susenas melakukan survey dengan siklus tiga tahun sekali (yang terakhir tahun 2009). Unit analisisnya adalah rumah tangga, sekitar 300 ribu lebih keluarga berpartisipasi memberikan data yang ditanyakan oleh petugas BPS dari berbagai pelosok di Indonesia; proporsinya sesuai dengan karakteristik dalam jumlah nyata (komposisi desa-kota, Jawa-Luar Jawa, provinsi dan kabupaten/kota). BPS mengelompokkan data yang diperoleh dalam bentuk Kor (inti) yang menjelaskan tentang identitas sosial-ekonomi satu keluarga (penghasilan, pengeluaran, status kesehatan dll); ada juga data yang lebih khusus, yang disebut Modul, dalam hal ini yang digunakan adalah data Modul Pendidikan yang menjelaskan tentang jenis pendidikan, pembiayaan yang dikeluarkan dll (anda bisa unduh form-nya disini: Modul Pendidikan 2006). Kita bisa gabungkan data Kor dan Modul karena mempunyai induk yang sama, sehingga misalnya kita bisa tahu pendapatan keluarga yang menyekolahkan anaknya di SD negeri dengan melakukan memilah dan mengelompokkan dari ratusan ribu data mentah yang tersedia. Digunakan juga data pendukung dari Dedpiknas (Rangkuman Statistik Persekolahan 2006) dan Departemen Keuangan (nota APBN) supaya bisa memberikan gambaran yang lebih memuaskan.
Yang pertama yang dapat memberikan gambaran kasar adalah berapa total biaya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dalam satu tahun. Digunakan data rata-rata pengeluaran di tiap jenjang (Modul Pendidikan Susenas 2006), dan dikalikan dengan populasi siswa dan mahasiswa se Indonesia, didapatkan tabel dibawah ini:
| Tabel 1. Pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan berdasar jenjangnya pada tahun 2006 (rupiah) | |||
| Jenis Sekolah | Jumlah Siswa* | Pengeluaran per siswa** | Pengeluaran Total |
| SD sederajat | 26.278.236 | 508.592 | 13.364.900.603.712 |
| SMP sederajat | 8.439.762 | 1.127.288 | 9.514.042.425.456 |
| SMA sederajat | 5.993.578 | 2.102.308 | 12.600.346.978.024 |
| Perguruan Tinggi | 2.583.187 | 5.115.988 | 13.215.553.693.756 |
| Jumlah | 43.294.763 | 48.694.843.700.948 | |
| Ket.: * Rangkuman statistik persekolahan 2006 | |||
| **Statistik Pendidikan Susenas 2006 | |||
Nilai pengeluaran rumah tangga Indonesian untuk pendidikan sebesar Rp. 48,7 trilyun di atas ternyata melebihi jumlah anggaran pendidikan dalam APBN 2006 (gabungan anggaran Depdiknas dan Depag), yang sebesar Rp 41,1 trilyun, bahkan juga untuk yang APBN-P 2006 dengan jumlah Rp. 45,9 triltun. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun alokasi dana pendidikan dalam APBN sudah mendekati angka psikologis 20% (yaitu sebesar 18,6% dari total APBN yang Rp 647 trilyun), namun sumbangan dana masyarakat tetap masih lebih besar.
Hal yang menarik adalah kalau kita melihat perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga yang menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dengan sekolah swasta. Untuk menghindari salah paham, dari form Modul Pendidikan BPS, biaya pendidikan mencakup: SPP, BP3/komite sekolah, praktikum/keterampilan, OSIS, ujian, seragam, buku pelajaran, alat tulis, transportasi dll. Tabel berikut ini (saya batasi hanya untuk tingkat SD dan SMP saja) menggambarkannya:
Tabel 2. Rangkuman Biaya Pendidikan per siswa (Jan-Juni 2006) menurut jenis daerah, jenis sekolah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP (rupiah)
| Type Daerah | SD Sederajat | SMP Sederajat | ||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |
| Kota (K) | 197.618 | 564.845 | 399.593 | 682.086 |
| Desa (D) | 128.442 | 155.738 | 274.812 | 324.692 |
| Gabungan (K+D) | 163.030 | 360.292 | 337.203 | 503.389 |
| Sumber: Data Susenas Modul Pendidikan tahun 2006 | ||||
Tabel di atas menunjukkan bahwa keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta membayar lebih mahal dalam satu semester (periode Jan-Jun 2006) dibanding rumah tangga yang anaknya bersekolah di sekolah negeri. Perbedaan terjadi baik untuk tingkat SD dan SMP, maupun lokasi dimana mereka bersekolah (desa ataupun kota). Hal ini menjadi unik, karena pada tahun 2006 sebetulnya biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar (SD dan SMP) di Indonesia, sudah banyak dibantu dengan dana BOS oleh pemerintah pusat. Ternyata kemunculan dana BOS yang merupakan kebijakan non-diskriminatif pertama dalam sejarah Indonesia merdeka dalam hal bantuan pembiayaan pendidikan, ternyata masih belum banyak membantu bagi keluarga yang anaknya bersekolah di sekolah swasta. Sangat menarik dan perlu studi lebih lanjut, mengapa hal ini bisa terjadi.
Hal yang mengagetkan (menurut saya pribadi tentunya), adalah saat menggabungkan data Kor dan Modul untuk mencari tahu identitas keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dan negeri. Anda bisa melihatnya sendiri di tabel berikut:
Tabel 3. Pengeluaran rumah tangga per bulan (rupiah) dengan jenis sekolah dan jenjang pendidikan SD dan SMP
| Type Daerah | SD Sederajat | SMP Sederajat | ||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |
| Kota (K) | 1.548.533 | 1.442.808 | 1.586.527 | 1.437.878 |
| Desa (D) | 994.661 | 997.800 | 1.028.561 | 979.363 |
| Gabungan (K+D) | 1.271.597 | 1.220.304 | 1.307.544 | 1.208.621 |
| Sumber: Data Susenas Kor dan Modul 2006 | ||||
Tabel terakhir ini menunjukkan realitas yang menyedihkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Ternyata keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri (SD dan SMP) berpendapatan lebih tinggi dibanding rumah tangga yang anaknya studi di sekolah swasta, dan itu terjadi baik di kota maupun di desa. Kasus khusus terdapat pada keluarga di desa, maka pengeluaran keluarga yang anaknya di SD swasta relatif sedikit lebih (berbeda Rp 3.139) dibanding yang menyekolahkan anaknya di SD negeri. Kalau kita gabungkan data antara Tabel 2 dan 3, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yang berpendapatan lebih rendah, ternyata harus membayar biaya pendidikan yang lebih mahal (sebaliknya rumah tangga yang lebih mampu, biaya pendidikan yang dikeluarkannya lebih rendah karena memang banyak dibantu negara). Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem pembiayaan pendidikan kita sehingga ini terjadi.
Catatan terakhir, kalau anda sangsi terhadap berbagai temuan ini, silahkan untuk menghubungi BPS dan meminta data Kor dan Modul pendidikan 2006 ke mereka (membayar Rp 600 ribu); dengan keterampilan menggunakan Microsoft Excel dalam hal sorting akan dengan mudah mendapatkan angka yang ada di tabel di atas. Untuk anda yang tertarik mengkritik berdasar contoh yang sifatnya pribadi atau kasus tertentu, kritik anda salah alamat, karena yang ditampilkan disini adalah data agregat satu negara.
salam kenal pak Bambang,
terima kasih atas informasinya. 
wahhh, tulisannya sangat menarik… akhirnya ada jg yg bisa dibaca dari data keluaran pemerintah. meski ternyata pembacaan itu justru menghasilkan keprihatinan semata.
salam,
gta.
Thanks juga atas komentarnya pak.
Halo Mas Bambang,
saya mendapatkan link situs Anda ini dari satu milis yang gemar membahas
masalah pendidikan.
APBN 2006: ada dua data sebesar 41,1 trilyun dan 45,9 triltun
(saya kutip lengkap dengan salah ketiknya; dua-duanya kemungkinan
besar bukan penulisan yang baku), apakah dua data itu referensinya
benar-benar tahun yang sama: 2006 dan kedua data itu untuk sektor
pendidikan?
Jikapun dua data itu adalah bagian alokasi untuk sektor pendidikan
dan dengan demikian hasil aditifnya 87 triliun: masih ada beda
sinifikan sebesar 33,3 triliun dari alokasi APBN 2006 untuk
sektor pendidikan: 120,3 triliun (18,6%x647 triliun).
Jika data yang terakhir benar maka andil pemerintah dengan
jumlah 120,3 triliun rupiah lebih besar dari dana pendidikan yang
ditanggung oleh masyarakat: 48,7 triliun rupiah (ini tidak sampai
29% dari biaya keseluruhan, jika data alinea ini benar).
Manakah data yang benar, ini tidak jelas karena sumbernya
saya tidak punya. Di situs Uni Sosial Demokrat tertera data:
APBN 2006 besarnya Rp 647,7 triliun (beda dengan sumber data
Anda: 700 milyar rupiah!). Yang jelas data yang Anda paparkan sendiri
tidak mungkin semuanya benar alias pasti ada kesalahan data/perhitungan.
Kesimpulan di bawah tabel dua tidaklah valid. Bahwa biaya pendidikan
di sekolah swasta di tahun 2006 sekalipun ada bantuan dana BOS
masih lebih tinggi dibanding sekolah negeri, ini memang benar, namun
hanya berdasar data itu kita tidak bisa mengambl kesimpulan apakah
tunjangan BOS membantu keluarga yang anaknya bersekolah swasta atau
tidak. Jika kita mesti membandingkan biaya dan mutu pendidikan di
sekolah swasta sebelum dan setelah adanya tunjangan BOS. Jika biaya
sekolah swasta ternyata dengan adanya tunjangan BOS lebih rendah
atau kwalitas pendidikan lebih tinggi, maka keluarga atau anak yang
sekolah di badan swasta terbantu.
Apakah pengadaan BOS bertujuan untuk menyamakan biaya pendidikan
di lembaga swasta dan lembaga pemerintah, ini saya pertanyakan.
Saya kira dasar pemikirannya adalah: pemerintah ingin membantu
anak bangsa, terlepas apakah anak pembayar pajak itu sekolah di
institusi pemerintah atau swasta.
Basis pengisian data di tabel 3 adalah biaya pendidikan rumah tangga, jadi
data ini tidak dinormalisasi per siswa, melainkan per keluarga.
Satu kesalahan fatal yang Anda lakukan adalah pembentukan nilai
rata-rata: Gabungan (K+D), di mana Anda menjumlahkan dua unsur
itu begitu saja dan memaruh hasilnya: Gabungan=(K+D)/2. Hal ini
hanyalah valid jika weighting factor (atau weighting coefficient)
adalah 1 (mungkin lebih dikenal dengan isitilah kasus fifty-fifty).
Dalam kasus yang Anda bahas: this is not the case! Pembuktiannya
cukup dengan melihat data tabel 1 dan data mentah di tabel 2:
Angka 508.592 Rupiah (Anda pakai sistem koma: Excel Anda kemungkinan
versi bahasa Inggris atau Anda sudah melupakan tata bahasa Indonesia)
untuk biaya pendidikan SD per tahun atau untuk tingkat SMP: 1.127.288
Rupiah: itu hanya mungkin ada jika mayoritas siswa terkait sekolah
di SD Negeri Kota atau untuk tingkat SMP: SMP Swasta Kota.
(Kalau ini terlalu cepat: tabel 2yang basisnya6 bulan dikonversikan
dulu menjadi per tahun: cukup kalikan dengan faktor 2. Kalau masih
tidak bisa melihat/mengerti: silahkan tanya guru matematika.)
Pertama saya duga: basis matematika Anda kurang mantap, namun
di tabel 3 selain kesalahan yang sama dengan konsisten Anda lakukan,
Anda mau menarik kesimpulan jalan terobos yang membuat saya berpikir
bahwa Anda tidak begitu mengerti statstik. Mungkin bahkan data yang
dipakai saja Anda tidak benar-benar mengerti. Tabel 3 memuat data per
bulan mengenai pengeluaran keseluruhan per keluarga.
Saya akan pilah kesalahan pemikiran yang ada:
Korelasi antara penghasilan dan pengeluaran tidaklah mesti
linear. Hal ini problematis karena sebenarnya hal itu
benar-benar valid jika anggota keluarga jumlahnya sama.
Jikapun pendapatan keluarga itu bisa dibandingkan
(toh yang bekerja mayoritas pihak orang tua), pengeluaran
itu tergantung jumlah anggota keluarga: orang tua, jumlah anak,
mungkin juga kerabat (kakek-nenek, dst.).
Dari besarnya jumlah pengeluaran mau ditarik kesimpulan tentang
tinggi penghasilan keluarga, ini menurut saya problematis.
Biaya hidup di kota tinggi, beda satu anak saja bisa mengakibatkan
beda pengeluaran yang signifikan. Beda pengeluaran statistik
Rp 148.649 untuk tingkat SMP kota negeri-swasta (untuk tingkat SD:
Rp 105.725 per bulan & keluarga) itu bisa jadi karena keluarga
itu punya satu anak lebih dan itu yang menyebabkan pemilihan
sekolah negeri yang lebih murah (SD swasta lebih mahal 65%,
SMP swasta lebih mahal 41%). Hipotesa ini mesti diuji kebenarannya,
seperti juga asumsi dan kesimpulan yang Anda tarik: data pengeluaran
dipakai sebagai basis data penghasilan, serta data berbasis per
keluarga yang beda jumlah anggota keluarganya bisa jadi menjadi
faktor penentu pemilihan lembaga sekolah (negeri atau swasta?).
Kesimpulan yang Anda tarik dari analisa tabel 2 dan 3 itu bukan
saja basis datanya patut dipertanyakan seperti baru saya ulas
di atas, namun juga mengandung kesalahan pemikiran yang fatal:
“keluarga yang berpendapatan lebih rendah, ternyata harus membayar
biaya pendidikan yang lebih mahal” ini secara nalar jelas salah!
Keluarga yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta
membayar biaya pendidikan yang lebih mahal. Namun menyekolahkan
anak di lembaga pendidikan swasta atau negeri itu adalah pilihan,
bukan keharusan. Karena itu kesimpulan yang ada ambil adalah
kesimpulan cacat logika. Jika hal ini tidak bisa Anda lihat,
silahkan tanya ke orang yang kuliah filosofi.
Pernyataan bahwa pendapatan keluarga yang anaknya sekolah di lembaga
negeri baik di kota maupun di desa selalu lebih tinggi, ini tidak
benar. Di tabel 3 bisa kita lihat bahwa SD-swasta-desa dengan 997.800
lebih tinggi dari SD-negeri-desa dengan hanya 994.661 Rupiah/bulan.
Namun karena penulisan Anda tidaklah kritis, saya jadi sangsi tidak hanya
pada berbagai temuan Anda, tapi juga pada data yang Anda tuliskan.
Saya jadi bertanya-tanya manakah yang benar/salah: kesimpulan Anda
tidak valid ataukah Anda menaruh data di kolom yang salah?
Sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu cerita humor yang
sekalipun intinya kritis, namun lucu bagi orang yang suka british
(black) humour. Temanya sesuai pembahasan kita: statistik. Menurut
kabar ini adalah joke klasik untuk para (calon) dokter yang lagi
ikut kursus/workshop tentang statistik. Begini ceritanya:
Seorang dokter ahli bedah masuk ke kamar pasien dan berkata:
Operasi ini termasuk sulit, keberhasilan operasi hanya sebesar 1%.
Namun jangan khawatir, saya sudah melakukan 99 operasi, semuanya
gagal. Congratulation, Anda adalah pasien saya yang ke 100! *
Salam,
Bimbang
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*Pasien: Insya Allah, insya Allah. (Lha, mau bilang apa lage….)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PS: nama & alamat email yang saya pakai di sini adalah fiktif.
Motivasinya adalah protes terhadap esprit yang ada di bagian
catatan akhir. Ini yang memprovokasi reaksi bernuansa kritis & nakal ini.
Penulisan defensif seperti itu kontraproduktif. Tulisan nakal in adalah
buktinya.
wahhh… ada yg tdk setuju jg dg pembacaan pak Bambang.
sayang identitasnya koq g asli ya? coba klo asli, kan bisa adu argumentasi dan asumsi melalui sebuah pemikiran yg kritis…
meski tidak bisa utak-atik data, tapi saya tertarik dg satu hal yaitu kesimpulannya “Sang Si Bambang” atas kesimpulan pak Bambang:
>“keluarga yang berpendapatan lebih rendah, ternyata harus membayar
biaya pendidikan yang lebih mahal” ini secara nalar jelas salah!
Keluarga yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan swasta
membayar biaya pendidikan yang lebih mahal. Namun menyekolahkan
anak di lembaga pendidikan swasta atau negeri itu adalah pilihan,
bukan keharusan.<
mmm… gimana ya… masuk akal jg. saya bisa memahami logikanya. yg saya tahu, sepertinya pemerintah memang tidak bisa menetapkan "batas atas" biaya pendidikan untuk swasta. jadi klo swasta mahal ya itu pilihan.
tapi menjadi persoalan manakala kesimpulan pak Bambang yg oleh "Sang Si Bambang" disebut mengandung asumsi problematis ternyata benar. ini artinya telah terjadi suatu kondisi dimana masyarakat berpendapatan rendah "terpaksa" menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yg mahal. nah, bagian ini saya tidak bisa menerimanya.
salam,
gta.
Mas Galih, mengenai identitas, jadi ingat felm Incredible, “my secret identity is my only identity”
. Saya kira beberapa kritiknya bagus, dan secara teliti menemukan beberapa detail yang memang saya keliru menuliskannya. Sedangkan kritik lainnya memang masih ngawang-ngawang karena memang tidak/belum bisa menyodorkan data yang sekelas tarafnya.
Terima kasih banyak pak atas tanggapannya yang panjang. Menyadarkan saya akan bahayanya menyampaikan informasi sepotong dalam blog. Saya akan coba jawab pertanyaan anda dan menyunting tampilan desimal pada table serta menyunting bagian yang memang keliru.
Mengenai APBN 2006, sumber yang saya gunakan adalah nota APBN yang berasal dari Bappenas. Mohon maaf mengenai penggunaan persentase 18,6% yang menjadi ‘misterius’ ini. Sebetulnya hal ini tergantung dari titik tolak masing-masing dalam menentukan anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Apa yang digunakan oleh pemerintah (yang anda tulis Rp 120,3 trilyun) mencakup semua hal, tidak saja yang saya sebutkan, namun juga termasuk gaji yang mencapai Rp 70,67 trilyun (gaji guru Depdiknas, gaji guru Depag dan gaji pegawai Depdiknas), DAK pendidikan (2,9 trilun) dan DAU pendidikan non gaji (5,8 trilyun) serta pula anggaran pada pendidikan kedinasan. Kalau anda merujuk kepada pantia anggaran DPR, maka definisi anggaran pendidikan juga berbeda dan nominalnya bakalan bikin puyeng. Anda pun boleh saja menentukan mana yang sebetulnya layak disebut anggaran pendidikan (menurut anda tentunya). Sedangkan angka yang saya tampilkan di blog hanya mencakup penggunaan dana untuk program anak usia dini, wajib belajar, pendidikan menengah dan tinggi serta program sinkronisasi Dedpiknas.
Kritik anda mengenai penjelasan tabel kedua sehubungan dengan BOS, itu adalah fakta yang ada dari Susenas 2006. Kalau memang mau menyatakan hal itu tidak valid, anda harus menyampaikan data yang sebanding tarafnya, kecuali kalau hanya sekedar interpretasi saja dan penjelasan yang ‘kira-kira’ masuk akal. Yang bagus memang mencantumkan Susenas sebelum adanya BOS (misal tahun 2003) sebagai perbandingkan (kalau mau sedikit cape), walau jelas konteksnya pun berbeda.
Mengenai kritik anda tentang kriteria Kota dan Desa saya kira tepat, terlalu menyederhanakan bila tidak memperhitungkan proporsi masing-masing. Sedangkan angka yang ada di Tabel 1, itu adalah angka resmi yang dikeluarkan oleh BPS mengenai biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah tangga per tahun (data mentahnya adalah yang kriteria desa dan kota, serta periode Jan-Jun 2006, dan saya kira mereka sudah memperhitungkan pembobotan). Saya sengaja mempertahankan nilai untuk satu semester (Jan-Jun 2006), dan tidak mengkalikan dua, karena kita dengan mudah tahu biaya pendidikan satu semester lain bisa berbeda (misal untuk periode Juli-Des orang tua mengeluarkan biaya untuk daftar ulang, beli buku pelajaran, pakai seragam baru dll; tentu akan menjadi kesalahan fatal bila langsung dikalikan dua saja).
Selain itu, kritik anda kebanyakan hanya asumsi-asumsi yang anda buat sendiri dan bukan berdasar data yang ada atau data lain yang bisa dijadikan rujukan. Misalnya mengenai pengeluaran keluarga, itu adalah pengeluaran dari keluarga yang sama (gabungan Data Kor dan Modul Pendidikan), sehingga contoh yang anda ilustrasikan jelas tidak akan nyambung dan bias [kecuali anda mau memeriksa tiap rekod dalam Susenas untuk membuktikan asumsinya]. Hal yang sama dengan peryataan anda yang menulis ‘menyekolahkan anak di lembaga swasta dan negeri adalah pilihan’, bagaimana mendukung argumentasi ini tanpa dukungan data lain? Artinya asumsi tidak berdasar lagi yang digunakan. Yang nampak nyata adalah bahwa bagi kelompok masyarakat tertentu, misal keluarga yang menyekolahkan anaknya di SMP negeri yang berlokasi di desa, didapati bahwa pengeluaran bulanannya lebih besar dibanding yang anaknya bersekolah di SMP swasta; padahal biaya yang dikeluarkan untuk tetap bersekolah di SMP swasta lebih mahal.
Hallo!
@ Galih Tri Aji: saya mencantumkan nama Sang Si Bimbang (bukan Bambang),
sebagai selentikan atas komentar di catatan akhir yang “ndak ada angin, ndak ada hujan” sudah sangat defensif dan belum-belum sudah mengklasifikasikan pembaca sebagai pihak yang dituduh goblok.
Bahwa identitas sengaja tidak asli, ini cuma aksi nakal yang mau menunjukkan kelemahan sistem yang ada. Namun hal itu tidak berarti bahwa adu argumentasi tidak dimungkinkan lagi.
Satu komentar atas pernyataan Anda di alinea terakhir: sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada pemaksaan untuk masuk sekolah swasta atau negeri dan sekali
lagi basis pengeluaran per keluarga yang jumlah anggotanya tidak sama: tidak
bisa begitu saja diproklamasikan sebagai tingginya pendapatan. Jika asumsinya saja
cacat, maka kesimpulannya juga cacat, jikapun kesimpulan itu logis. Nah di kasus yang
kita bicarakan asumsi dan kesimpulan dua-duanya cacat nalar.
Anak yang masuk perguruan tinggi berasal dari lembaga pendidikan negeri dan swasta, jadi syarat minimal yang memungkinkan anak masuk perguruan tinggi dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa dituntut ini dan itu karena sistem yang diadakan berfungsi. Kalau sistem yang satu tidak bisa memenuhi tuntutan minimal, maka baru di sini kita bisa berbicara perihal “terpaksa”. This is not the case.
Hal ini akan semakin jelas jika kita mau melihat bahwa sekolah negeri pun – yang
mendapat bantuan banyak dari negara – ada yang prestasinya sangat tinggi dan sangat diminati. Jadi letak permasalahannya bukan di mahalnya uang sekolah belaka
atau besarnya bantuan dari pemerintah. Apalagi jika mau dipersempit menjadi perihal
bantuan BOS saja, wah, ini pemikiran yang terlalu pendek.
@ Bambang Sumintono:
Jumlah dari (70,67+2,9+5,8) triliun = 79,37 triliun. Jika ini ditambah 41,1 triliun,
maka jumlah totalnya 120,47 triliun; jika ditambah 49,9 triliun jumlah totalnya 125,27 triliun.
Jumlah total pertama itu mendekati hasil perkalian 18,6%*647,7 triliun=120,472 triliun. Jadi dengan demikian sumber yang benar kemungkinan besar adalah sumber dari Uni Sosial Demokrat. Data Anda dengan 647 triliun itu tidak akurat. Bedanya 700 miliar alias 0,7 triliun; ini cukup signifikan dan menyalahi peraturan pembulatan; dengan kata lain data Anda secara akademis salah, secara hukum ya tanyakan deh ke KPP apakah 700 miliar bisa diabaikan. Dan silahkan tanya langsung ke KPP apakah orang bisa menentukan seenak udel (seperti tuduhan Anda terhadap saya: ini menujukkan kualitas akademis Anda) mana yang layak (ini istilah sekelas “angka psikologis”) disebut anggaran pendidikan? Cara berpikir Anda bahwa hal ini mungkin adalah absurd.
Jikapun hal ini sekarang jelas duduk perkaranya, masih ada yang belöum dijawab:
data sebesar 45,9 triliun itu data apa dan untuk tahun berapa? Pertanyaan ini sampai
sekarang tidak Anda jawab. Hal seperti ini yang menyebabkan saya bertanya-tanya apakah Anda mengerti/tahu apa yang Anda tulis/pakai?
Presentasi 18,6% itu sama sekali tidak misterius, yang misterius adalah data 45,9 triliun itu dan jika konteksnya presentasi: yang misterius itu penggunaan istilah “angka psikologis”.
Yang bikin puyeng itu ya istilah eufemistis seperti itu atau data yang misterius. Data lainnya itu bisa dimengerti pakai matematika anak lulus SD saja: cuma pakai penjumlahan dan perkalian, seperti yang saya ulas di alinea pertama tanggapan untuk Anda.
Mengenai diskurs seputar tabel dua: yang saya kritik dan nyatakan sebagai tidak
valid adalah kesimpulan (saya kutip sekali lagi: “Kesimpulan di bawah tabel dua tidaklah valid.”) dan pembentukan nilai tengah dengan weighting factor 1. Jadi bukan data mentahnya, melainkan kesimpulan yang ditarik dan pembentukan. Selain itu saya mengajak berpikir kritis tentang apa tujuan dari bantuan BOS.
Data dari tahun yang lain, yaitu data dari masa sebelum ada BOS dan sesudah ada
bantuan BOS, itu mesti/harus dipakai sebagai referensi. Perubahan/perbaikan/guna
hanya akan kelihatan ada atau tidak dari perbandingan dua era itu. Pertama: ada beda
antara sebelum dan sesudah adanya BOS? Tahap kedua bisa kita telaah: bagaimana
tendens perubahan yang ada: lebih berguna untuk murid ataukah lebih berguna untuk
tenaga pendidik/sekolah? Kesimpulan jalan terobos yang Anda buat berdasar data
dari satu tahun saja itu hanya benar jika bantuan BOS memang bertujuan untuk menyamakan biaya pendidikan di lembaga negeri dan swasta. This is not the case. Kalau asumsinya saja salah, maka kesimpulannya juga salah. Ini bukan interpretasi atau kira-kira, ini hanya masalah logika belaka. Istilah “kira-kira masuk akal” itu serumpun dengan “layak” atau “angka psikologis”: semuanya tidak objektif, sedangkan perihal nalar adalah perihal logika yang objektif.
Yang pakai istilah-istilah kira-kira, layak, psikologis: itu ya Anda.
Yang juga jelas salah adalah kengototan Anda untuk tetap mencantumkan nilai tengah
Gabungan (K+D), sekalipun Anda sendiri mengaku bahwa kritik saya itu tepat.
Jika sudah tahu salah namun tetap ngotot, istilah untuk fenomena ini adalah fase awal
schizophrenia. Ini salah satu karasteristik manusia. Robot/komputer kalau tahu salah,
ya salah, ndak akan ngotot.
Data dari BPS itu kita anggap benar dan saya percaya bahwa BPS yang ahli
statistik tidak akan membuat kesalahan fatal seperti yang Anda lakukan (dan tetap
ngotot muat sampai saat ini). Mereka tidak mesti pakai weighting factor, jika
data itu diproduksi dari data mentah tanpa pengklasifikasian, jadi mereka cukup
menjumlahkan semua data dan membagi dengan jumlah peserta. Weighting factor
itu hanya perlu jika nilai angka mau diproduksi dari data yang sudah dikategorisasi
dan tiap kategori (tidak terbatas dua saja) dihasilkan dari jumlah komponen yang
sama: ini kasus “fifty-fifty” atau jika komponen data lebih dari dua, maka mesti
pakai istilah yang tepat: kasus di mana weighting coefficient 1. Selain kasus
itu, maka weighting factor mesti digunakan dalam rumus penghitungan nilai/angka
rata-rata, kalau tidak maka hal itu salah. Kesalahan ini Anda lakukan dan masih
tetap Anda pertahankan.
Anda mau merelatifisir bahwa pendekatan kasar yang saya lakukan dengan
mengalikan data di tabel 2 dengan faktor 2 untuk mendapat data berbasis
per tahun dengan argumen bahwa untuk 6 bulan berikutnya bisa jadi pengeluaran
biaya pendidikan bisa lain (beli seragam, dst.). Ini adalah langkah strategi bunuh
diri: own goal, karena Anda mau merelatifisir data susenas lingkup 6 bulan
itu sebagai data yang tidak representatif. Konsekwensinya adalah: kesimpulan yang
Anda buat sendiri juga tidaklah representatif atau dengan kata lain: Anda merelatifisir
tulisan Anda sendiri. Seberapa besarkah perubahan yang ada dengan adanya
biaya daftar ulang, uang masuk, buku, seragam, dst., dan apakah pengeluaran
ini tergantung dari kriteria negeri-swasta dan kota-desa, serta apakah perubahan
itu sedemikian besarnya sehingga data bisa terbalik: desa lebih mahal dari
kota atau negeri lebih mahal dari swasta? Jika hal fatal itu terjadi maka kesimpulan
dan sebenarnya tulisan yang Anda buat dengan ini Anda pertanyakan sendiri
validitasnya.
Saya tidak tahu Anda hanya pakai pendekatan “kira-kira masuk akal” atau pakai
apa, kok bisa mengakui bahwa “Mengenai kritik anda tentang kriteria Kota dan Desa
saya kira tepat”? Namun dalam hal ini kita sependapat: weighting factor tidaklah 1.
Tinggal dipertanyakan mengapa Anda masih ngotot memaparkan data yang
dasar perhitungannya salah itu? Sekali lagi, seperti di hal lainnya: jika asumsinya
salah, maka kesimpulan/hasil akhirnya juga salah.
Menengai hal pengeluaran berikut asumsi/argumen yang saya utarakan
sebelum ini: oke, tidak usah diperpanjang, hal itu saya tarik. Saya
cukup katakan bahwa basisnya tidak valid karena:
1) pengeluaran bukanlah pendapatan
2) pengeluaran itu tergantung jumlah anggota keluarga
Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan linear antara pengeluaran keluarga
dan tinggi pendapatan keluarga begitu saja karena data tidak berasal
dari keluarga yang jumlah anggota keluarganya sama.
Mengenai hal sekolah swasta atau negeri adalah pilihan: mohon
baca tanggapan saya untuk Pak Galih Tri Aji.
Satu komentar Anda yang sangat mengherankan adalah:
“Sedangkan angka yang saya tampilkan di blog hanya mencakup penggunaan dana
untuk program anak usia dini, wajib belajar, pendidikan menengah dan tinggi serta program sinkronisasi Dedpiknas.” Coba lihat lagi tabel 1 yang Anda sendiri tulis:
data 48,7 triliun itu berasal dari mana?
Salam,
Bimbang
Trim atas tanggapannya yang penuh semangat, saya malas untuk meresponnya sebagian isi debatnya tidak produktif dan buang waktu.
@ hallo jg pak “Sang Si Bimbang”:
mhn maaf, sudah salah dlm menyebut identitas palsunya… (saya sering kurang teliti)
saya ucapkan terima kasih krn pak “Sang Si Bimbang” sudah berkenan repot untuk berpanjang lebar, mencoba menjelaskan apa yg perlu dijelaskan. (sekalian untuk pak Bambang, saya ucapkan jg terima kasih karena berkenan memberi respon. ini sungguh pembelajaran yg sangat berharga untuk saya). meski demikian, tetap saja saya masih bingung… hahhaaa… nanti saya ta’ belajar ekonomi dan ekonometrika dulu. :-d
oya, yg ndak ada angin ndak ada hujan menuduh “gob***” siapa ya? tega bener memilih kata itu.
semoga kata tsb tdk lg digunakan.
kebetulan saya ini suka tiba2 tertarik dg sesuatu hal, meski itu tdk menjadi bidang yg saya tekuni. jd klo pas tiba2 tertarik, apapun akan saya baca dan karena itu saya mengandalkan ‘pembacaan’ dari mereka2 yg menekuninya. ya misalnya seperti pak “Sang Si Bimbang” (dan jg pak Bambang) ini… for this case.
mengingat pak Bambang sbg owner blog sudah merasa cukup untuk diskusinya ya kita harus menghormati beliau…
tapi klo pak “Sang Si Bimbang” masih tergelitik dg case ini, email saya siap menampungnya koq. :-d
saya jg sebenarnya msh ada bbrpa pertanyaan yg mengganjal, bikin saya penasaran aja, jadilah saya g bisa tidur nyenyak. heheee…
tapi saya sepakat, klo harga biaya di swasta menjadi seperti ini atau seperti itu, pemahaman yg bekerja di pikiran saya, “pemerintah memang tdk punya cukup kewenangan untuk memaksakannya agar misalnya menjadi dlm tingkatan tertentu”. yg lain, (mungkin) klo masih berkenan mari disambung via email saya.
@pak Bambang:
sekali lg, saya ucapkan terima kasih. pak Bambang sudah berkenan memberi kesempatan dan respon dlm diskusi yg mungkin tak kan berujung klo tdk disudahi. :-d
sungguh hal baru dan sebuah pembelajaran berarti untuk saya.
salam,
galih tri aji (gta.)
Menarik membaca artikel Pak Bambang dan komentar-komentarnya. Saya tidak akan nambah perdebatan tetapi bolehlah komentar dikit ya Pak?
Saya senang sekali ada orang spt Pak Bambang yang menggunakan data BPS (khususnya Susenas) untuk menambah kekayaan informasi tentang data ini, ditengah banyaknya teman2 kita yang belum melek data.
Data Susenas (dan data survey BPS) lainnya sudah ada pembobotan setiap rumahtangga dan individunya, karena ini kan proses sampling dan berhubungan dengan proyeksi penduduk yg dilakukan BPS. BPS dalam perhitungan di publikasinya pasti sudah menggunakan pembobotan ini. Saya tertarik dengan menghubungkan data modul dan kor untuk artikel ini. Andaikan Pak Bambang bisa menghitung jumlah anak yang sekolah di satu rumahtangga sample maka pengeluaran pendidikan bisa dikoreksi dengan pengeluaran pendidikan perkapita, dan sepertinya analisanya akan sedikit tepat. Mengenai pendpatan dan konsumsi, kita sebutkan saja kesejahteraan karena kita saat ini belum bisa ukur tingkat pendapatan rumahtangga karena sebagian besar penduduk kita kerja di informal sektor jadi ukuran pendapatan itu sulit untuk diukur. Jadi ukuran konsumsi/pengeluaran lah yang dijadikan patokan kesejahteraan.
Itu saja dech komentar saya, saya tidak kuat ngetik lama-lama he he he. Salam kenal Pak Bambang…saya tidak akan menyembunyikan identitas saya..krn saya suka sharing dengan blogger lainnya.